Channel9.id, Jakarta. Pusat Reformasi Ekonomi Indonesia (CORE Indonesia) menilai penurunan harga telur ayam ras di tingkat peternak tidak hanya dipicu oleh kondisi kelebihan pasokan. Lembaga tersebut menilai terdapat faktor lain yang turut memengaruhi, mulai dari ekspektasi permintaan yang terlalu tinggi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga struktur industri perunggasan yang semakin terkonsentrasi.
Pengamat Pertanian CORE Indonesia, Eliza Mardian, menjelaskan bahwa kondisi harga telur saat ini tidak bisa dipahami hanya sebagai dampak surplus produksi. Menurutnya, peningkatan produksi telur sebelumnya didorong oleh harapan pelaku usaha bahwa program MBG akan menciptakan lonjakan permintaan. Namun, realisasi permintaan di lapangan ternyata tidak sebesar yang diperkirakan.
“Memang benar ada kelebihan pasokan yang cukup signifikan, tetapi akar persoalannya jauh lebih dalam dan struktural. Ekspansi produksi yang masif ini sebagian didorong adanya ekspektasi demand dari program MBG yang ternyata overstated, ditambah melemahnya daya beli masyarakat. Yang lebih krusial lagi adalah kegagalan koordinasi perencanaan supply-demand secara nasional serta inefisiensi rantai pasok yang sangat panjang,” kata Eliza, Kamis (25/6/2026).
Eliza juga menyoroti ketidaksesuaian antara harga telur di tingkat peternak dan harga yang diterima konsumen. Meskipun harga di tingkat produsen mengalami penurunan tajam, harga di pasar ritel tidak turun secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya margin yang diperoleh distributor dan perantara, sehingga selisih harga antara peternak dan konsumen tetap lebar. Selain itu, peternak kecil umumnya berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki akses langsung ke pembeli berskala besar.
Menurutnya, faktor lain yang turut memperparah situasi adalah ketimpangan struktur pasar di sektor perunggasan. Perusahaan integrator besar yang memiliki sistem usaha terintegrasi dari hulu hingga hilir dinilai lebih mampu bertahan ketika harga mengalami tekanan dibandingkan peternak mandiri.
“Kita harus paham juga adanya ketidakseimbangan kekuatan pasar yang makin kentara yaitu industri upstream seperti pakan dan DOC [day old chick] sudah menunjukkan karakter oligopolistik, di mana satu perusahaan saja bisa menguasai sekitar 35% pasar, dan top player integrator besar punya integrasi vertikal yang memberi mereka daya tahan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peternak rakyat kecil yang mandiri,” ujarnya.
CORE Indonesia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendorong peningkatan penyerapan telur melalui sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka), ritel modern yang tergabung dalam Aprindo, serta Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, Eliza menilai langkah tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Strategi ini cuma solusi jangka pendek yang bersifat tambal sulam dan belum cukup efektif untuk benar-benar mengangkat harga di tingkat peternak secara berkelanjutan,” lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa tanpa kontrak jangka panjang dan dukungan insentif yang memadai, pelaku Horeka dan ritel modern akan tetap lebih memilih pemasok besar yang mampu menjamin ketersediaan produk secara konsisten, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketelusuran produk. Sebaliknya, peternak kecil yang masih terfragmentasi dan bergantung pada perantara akan kesulitan masuk ke rantai pasok tersebut apabila tidak diperkuat melalui koperasi.
Selain itu, kapasitas penyerapan dari sektor Horeka dan ritel modern dinilai belum sebanding dengan besarnya surplus produksi telur secara nasional. Oleh karena itu, dampaknya terhadap perbaikan harga diperkirakan hanya bersifat sementara.
“Volume serapan dari Horeka dan ritel modern relatif kecil dibandingkan skala surplus nasional sehingga dampaknya terbatas dan cenderung temporer. Begitu tekanan surplus berkurang atau ada perubahan kondisi, pembeli besar bisa kembali ke pola lama. Jadi ini bukan jawaban struktural, melainkan sekadar mengurangi gejala sesaat,” tuturnya.
Sebagai langkah perbaikan, Eliza mendorong pemerintah untuk membangun kemitraan yang lebih terstruktur melalui kontrak jangka panjang antara koperasi peternak dengan pelaku Horeka, ritel modern, maupun pembeli institusional lainnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan sistem proyeksi pasokan dan permintaan nasional secara real time, mengendalikan ekspansi produksi berbasis data, memperkuat kelembagaan peternak melalui koperasi, memangkas rantai distribusi, serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik pasar yang berpotensi menciptakan oligopoli dalam industri perunggasan.
