Channel9.id – Jakarta. Dukungan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penurunan berdasarkan hasil Survei Nasional Pusat Polling (Puspoll) Indonesia yang dilakukan pada 18–26 Mei 2026.
Dukungan terhadap program tersebut turun dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026. Sementara itu, 64,4 persen responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa MBG sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.
Dalam pengukuran terhadap 14 program pemerintah berdasarkan tingkat urgensi, MBG menempati posisi terbawah dengan tingkat kepentingan 60,7 persen. Program yang dinilai paling penting oleh masyarakat antara lain perluasan akses BPJS Kesehatan, penurunan biaya BPJS Kesehatan, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, pembukaan lapangan kerja, dan perluasan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin mengatakan penurunan dukungan tersebut tidak berarti masyarakat menolak tujuan pemberian makanan bergizi kepada anak.
“Kritik terhadap MBG seharusnya dimaknai sebagai upaya menyelamatkan program, bukan menghentikannya. Pemerintah perlu melakukan audit terbuka terhadap rantai pengadaan, pengelolaan SPPG, standar kualitas makanan, biaya per penerima, kepemilikan pengelola, ketepatan sasaran, dan mekanisme pengaduan,” kata Chamad dalam siaran pers Puspoll Indonesia yang diterima, Senin (29/6/2026).
Menurut Chamad, persoalan utama yang memengaruhi persepsi publik terhadap MBG berkaitan dengan tata kelola, transparansi, keamanan makanan, ketepatan sasaran, dan distribusi manfaat ekonomi. Ia menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah dapur maupun jumlah penerima, tetapi juga dari dampaknya terhadap status gizi, kesehatan anak, kemampuan belajar, pengurangan beban keluarga, serta manfaat ekonomi bagi petani, UMKM, dan pekerja lokal.
“Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur atau jumlah penerima. Program harus dinilai dari perbaikan status gizi, kesehatan anak, kemampuan belajar, pengurangan beban keluarga, serta manfaat ekonomi yang diterima petani, UMKM, dan pekerja lokal,” tuturnya.
Puspoll juga merekomendasikan pemerintah melakukan audit terbuka dan penataan ulang tata kelola MBG sebagai bagian dari evaluasi terhadap program prioritas yang menghadapi persoalan integritas dan implementasi.
Survei melibatkan 2.400 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling, memiliki margin of error sekitar ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
HT
