Channel9.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pengelolaan wilayah perbatasan membutuhkan kewenangan yang lebih kuat agar koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan lebih efektif. Menurutnya, kompleksitas persoalan di kawasan perbatasan tidak dapat diselesaikan hanya melalui fungsi koordinasi semata.
Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI yang membahas hasil kunjungan Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Tito, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengatakan usulan Komisi II DPR RI untuk memperkuat kewenangan BNPP menjadi langkah positif dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di kawasan perbatasan.
“Karena lembaga koordinatif itu tidak mudah. Kita harus mengoordinasikan kementerian/lembaga yang kedudukannya setara, termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Tito, Tim Panja Komisi II DPR RI telah meninjau sejumlah wilayah perbatasan dan menemukan berbagai persoalan yang memerlukan penanganan lintas sektor. Temuan tersebut menjadi dasar perlunya penguatan peran BNPP agar koordinasi pembangunan berjalan lebih efektif.
Ia menjelaskan, BNPP tidak hanya menangani persoalan batas wilayah negara, tetapi juga mengoordinasikan percepatan pembangunan kawasan perbatasan agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Bila masyarakat di perbatasan hidup sejahtera dan wilayahnya berkembang, rasa nasionalisme akan semakin kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh negara lain,” katanya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengelola kawasan perbatasan. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara di laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara.
Karena itu, Tito menilai percepatan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi seluruh kementerian dan lembaga. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur, logistik, pendidikan, hingga penyelesaian sengketa batas wilayah.
Ia pun menyambut baik rencana Komisi II DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perbatasan yang akan melibatkan sejumlah komisi di DPR. Menurutnya, keberadaan Pansus akan mempercepat koordinasi antarkementerian dan lembaga sehingga berbagai persoalan di wilayah perbatasan dapat diselesaikan secara terpadu.
“Dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, persoalan jalan, logistik, pasar, pendidikan, hingga sengketa batas dapat ditangani bersama secara lebih cepat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang telah membentuk Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara. Menurutnya, kunjungan lapangan yang dilakukan Panja memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat di kawasan perbatasan sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
