Channel.9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Komisi II DPR RI dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan. Menurutnya, dukungan DPR penting untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan tersebut.
Apresiasi itu disampaikan Tito usai menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Tito mengatakan Komisi II DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk membahas pengelolaan perbatasan wilayah negara.
“Nah dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya Panja, Panitia Kerja,” kata Tito kepada wartawan.
Menurut Tito, Panja Komisi II DPR RI juga telah meninjau langsung sejumlah wilayah perbatasan Indonesia. Dari hasil kunjungan itu, ditemukan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian serius.
Sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito menilai kawasan perbatasan memiliki peran strategis bagi Indonesia. Karena itu, pembangunan wilayah perbatasan harus terus diperkuat.
Ia menegaskan, pembangunan yang merata di kawasan perbatasan tak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme.
“Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain,” ujarnya.
Tito menjelaskan Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang kompleks, baik di darat maupun laut. Di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.
Sementara di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara.
Karena itu, Tito menilai koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan.
“Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara kementerian/lembaga, juga pemerintah daerah,” jelasnya.
Tito juga menyambut baik rencana Komisi II DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan.
Menurutnya, kehadiran Pansus dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di kawasan perbatasan, mulai dari infrastruktur jalan, logistik, sengketa wilayah, hingga pembangunan fasilitas pendidikan dan pasar.
