Channel9.id-Jakarta. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian meluruskan informasi yang berkembang terkait penanganan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Menurutnya, pemerintah telah menangani persoalan akses di kawasan tersebut dan tidak pernah mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Penjelasan itu disampaikan Tito setelah meninjau langsung lokasi dan berdialog dengan warga menyusul beredarnya informasi bahwa masyarakat membangun jembatan secara swadaya karena pemerintah dinilai lamban merespons kerusakan pascabanjir.
Dari hasil peninjauan, Tito menjelaskan jembatan yang dimaksud merupakan jembatan lama yang tetap berdiri saat banjir bandang menerjang kawasan tersebut. Kerusakan justru terjadi pada bagian tanah penyangga yang ambles sehingga membuat konstruksi jembatan miring dan membahayakan jika digunakan.
“Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya,” kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/7/2026).
Ia mengungkapkan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Kementerian Pekerjaan Umum sebenarnya telah lebih dulu melakukan penanganan. Namun, muncul perbedaan pandangan karena masyarakat ingin tetap melintasi jembatan lama, sementara pihak Balai menilai kondisi tanah belum stabil sehingga penggunaan jembatan berisiko terhadap keselamatan.
Sebagai alternatif, Balai PU mengarahkan warga menggunakan jalur lain. Namun, masyarakat keberatan karena harus menempuh jarak yang lebih jauh dengan kondisi jalan yang juga belum optimal.
Akibatnya, warga membuat akses sementara pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan masih dapat melintas. Tito menegaskan, langkah tersebut bukan berarti masyarakat membangun jembatan baru.
“Bukan masyarakat membangun jembatan ini,” ujarnya.
Melalui mediasi Satgas PRR, pemerintah dan masyarakat akhirnya menyepakati solusi sementara berupa penguatan struktur jembatan lama agar tetap dapat dimanfaatkan secara terbatas. Tito mengatakan, kondisi jembatan tidak memungkinkan untuk dipulihkan seperti semula sehingga hanya kendaraan roda dua dan kendaraan ringan yang diizinkan melintas.
“Intinya jembatan yang ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali,” katanya.
Di saat bersamaan, pemerintah juga mempercepat pembangunan jembatan baru yang lebih permanen dan aman. Selain itu, perbaikan jalan alternatif beserta pembangunan jembatan pendukung mulai dilaksanakan pada Juli 2026 guna memastikan akses masyarakat tetap terjaga.
Tito menegaskan, persoalan yang terjadi bukan disebabkan kurangnya perhatian pemerintah, melainkan adanya perbedaan pandangan mengenai aspek keselamatan penggunaan jembatan.
“Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: Warga Sampaikan Terima Kasih Satgas PRR Perkuat Struktur Jembatan Enang-Enang
