Channel9.id, Jakarta. Pemerintah mempercepat berbagai langkah untuk meredam tekanan inflasi pangan, salah satunya dengan mendorong segera terbitnya aturan pembebasan bea masuk impor produk plastik kemasan. Kebijakan tersebut dinilai penting karena kenaikan biaya kemasan telah ikut mendorong harga jual berbagai produk pangan di tingkat konsumen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tekanan inflasi saat ini lebih banyak berasal dari kelompok pangan bergejolak (volatile food). Karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan harga sejumlah komoditas strategis, termasuk bawang putih yang masih mengalami kenaikan.
“Kalau di periode yang lalu kan kita lihat emas naik, tapi kita lihat sudah turun, yang masih meningkat itu volatile food sehingga volatile food termasuk bawang putih itu perlu ditangani secara baik,” ujar Airlangga usai rapat koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/7/2026).
Selain mencermati pergerakan harga komoditas pangan, Airlangga menilai mahalnya bahan baku kemasan plastik turut memberikan tekanan terhadap harga berbagai produk makanan. Oleh sebab itu, ia meminta Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pembebasan bea masuk impor produk plastik kemasan.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan membantu menekan biaya produksi industri makanan sehingga dampaknya terhadap inflasi dapat diminimalkan.
“Itu sangat berpengaruh terhadap kontribusi [inflasi], karena seluruh makanan kan ada plastic packaging-nya,” kata Airlangga.
Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan rencana pemberlakuan tarif bea masuk 0% untuk sejumlah produk plastik kemasan sejak akhir April 2026. Namun, hingga kini regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya masih belum diterbitkan.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta koordinasi lintas kementerian diperkuat guna menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, pengendalian harga bawang putih dan minyak goreng memerlukan sinergi yang lebih erat dengan Kementerian Perdagangan.
Tito juga menyoroti kenaikan harga beras yang mulai terjadi di sejumlah daerah. Penanganannya, kata dia, terus dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar pasokan tetap terjaga.
“Kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang malah ada kenaikan, ini juga harus cepat ditangani,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri telah meminta pemerintah daerah yang mencatat inflasi tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian timur dan Aceh, untuk segera melakukan intervensi melalui penambahan pasokan pangan.
Selain faktor pasokan, Tito mengakui distribusi logistik masih menjadi tantangan, terutama di daerah kepulauan yang kerap terdampak cuaca buruk dan gelombang tinggi. Menurutnya, penggunaan kapal berukuran lebih besar menjadi salah satu opsi untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pangan ke wilayah tersebut.
“Juga ada masalah ombak untuk distribusi karena gelombang di beberapa daerah tertentu, [langkahnya] menggunakan kapal yang lebih besar,” tutupnya.
