Channel9.id, Jakarta. Danantara mempercepat konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) sektor galangan kapal dengan menunjuk PT PAL Indonesia sebagai induk usaha. Langkah tersebut juga mencakup pengambilalihan aset PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau DPS yang telah dinyatakan pailit.
Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan proses konsolidasi tengah berjalan untuk memperkuat struktur industri galangan kapal nasional di bawah satu holding.
Menurutnya, aset DPS akan dialihkan ke PT PAL sebagai bagian dari restrukturisasi, meski perusahaan telah diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
“Asetnya kan kami ambil. Jadi mekanismenya itu. Akan tetapi, asetnya akan dikonsolidasikan ke PT PAL,” ujar Dony usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (15/7/2026).
Selain PT PAL, terdapat sejumlah BUMN yang bergerak di bidang galangan kapal, yakni PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Air Kantung. Seluruh entitas tersebut masuk dalam skema konsolidasi yang tengah disiapkan pemerintah.
Dony menilai status pailit DPS justru membuat proses konsolidasi menjadi lebih efisien dari sisi biaya.
“Karena lebih murah cost-nya buat kami melakukan proses itu. Kan tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Tetapi asetnya akan kami ambil,” katanya.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dalam kondisi pailit pada Juni 2026. Putusan tersebut menandai berakhirnya perjalanan salah satu galangan kapal milik negara yang telah beroperasi selama puluhan tahun.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai kepailitan DPS harus menjadi momentum untuk membenahi industri galangan kapal nasional.
Menurutnya, industri galangan kapal memiliki karakteristik padat modal dan padat karya sehingga membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten, mulai dari kemudahan akses pembiayaan hingga penguatan industri pendukung.
“Dinamika yang dihadapi DPS menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan nasional dalam membangun industri galangan kapal yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Carmelita menambahkan komitmen pemerintah dalam membangun sektor maritim perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu menjawab tantangan industri di lapangan, termasuk persoalan bahan baku, pembiayaan, serta peningkatan daya saing galangan kapal nasional.
“Political will pemerintah sudah terlihat. Tantangannya sekarang adalah implementasi komitmen tersebut menjadi kebijakan yang mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi industri galangan, mulai dari bahan baku hingga pembiayaan,” katanya.
