Channel9.id, Jakarta. Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyelesaikan kewajiban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Langkah tersebut kini menunggu proses pengalihan aset dari Danantara kepada Kementerian Keuangan sebelum dapat dieksekusi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah memiliki mekanisme penyelesaian pembiayaan proyek kereta cepat tersebut. Namun, implementasinya baru dapat dilakukan setelah proses administrasi pengalihan aset Whoosh rampung.
“Skemanya kami tunggu kapan dikasih [aset Whoosh] ke saya, baru kami beresin. Tapi sudah clear bagaimana cara beresinnya,” ujar Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (15/7/2026).
Menurut Purbaya, penyelesaian kewajiban KCIC tidak harus mengandalkan dana APBN. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen dan kendaraan investasi yang dapat digunakan untuk menangani pembiayaan proyek tersebut.
“Tapi enggak harus APBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kami di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC,” katanya.
Saat ini, proses pengalihan aset Whoosh dari Danantara kepada Kementerian Keuangan masih berlangsung. Setelah seluruh proses administrasi selesai, Kementerian Keuangan akan menyampaikan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penyelesaian pembiayaan proyek Whoosh menjadi perhatian karena nilai kewajibannya diperkirakan mencapai sekitar Rp116 triliun. Pemerintah sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk memastikan proyek strategis nasional tersebut tetap dikelola secara berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut skema pembayaran kewajiban proyek kereta cepat diperkirakan sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” ujar Prabowo.
Ia juga menilai manfaat Whoosh tidak hanya diukur dari aspek pembiayaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap transportasi nasional, seperti mengurangi kemacetan, menekan emisi, dan memangkas waktu tempuh antardaerah.
Selain itu, proyek kereta cepat dinilai menjadi simbol penguasaan teknologi transportasi modern sekaligus mencerminkan eratnya kerja sama Indonesia dengan China. Karena itu, Prabowo meminta masyarakat tidak terus memperdebatkan proyek tersebut dan menegaskan pemerintah akan tetap bertanggung jawab atas penyelesaiannya.
