Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kebijakan efisiensi belanja pemerintah tidak mengganggu kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sepanjang 2025, Kemendagri berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif Rp3,79 triliun.
Menurut Tito, capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara kementerian dan lembaga. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Semula, pagu anggaran Kemendagri pada 2025 mencapai Rp4,79 triliun. Namun, kebijakan efisiensi memangkas anggaran menjadi Rp2,61 triliun. Setelah mendapat relaksasi dari Kementerian Keuangan, pagu efektif kembali meningkat menjadi Rp3,79 triliun untuk mendukung sejumlah program strategis.
Tambahan anggaran tersebut digunakan antara lain untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta mendukung berbagai program prioritas di daerah.
Selain serapan anggaran yang tinggi, Kemendagri juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,22 triliun atau 225,3 persen dari target Rp545,62 miliar. Pencapaian itu terutama berasal dari layanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.
Di bidang tata kelola keuangan, Kemendagri kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat tersebut menjadi WTP ke-12 secara berturut-turut sejak 2014.
Tak hanya itu, Kemendagri juga mencatat nilai kinerja anggaran 94,69, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 78,99 dengan predikat BB, indeks reformasi birokrasi 91,01 kategori A, serta memperoleh predikat sangat baik pada Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2025.
Tito mengapresiasi dukungan dan pengawasan Komisi II DPR RI yang dinilainya turut mendorong peningkatan kinerja Kemendagri melalui berbagai evaluasi, termasuk kunjungan kerja ke daerah dan kawasan perbatasan.
Baca juga: Mendagri Wanti-wanti Daerah Soal Distribusi Bahan Pokok
