Channel9.id, Jakarta. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari 166 menjadi 182 titik pada tahun 2026.
Secara lebih rinci, 182 sekolah tersebut terdiri atas 93 Sekolah Rakyat permanen yang siap beroperasi, 81 Sekolah Rakyat Rintisan tetap, dan 85 Sekolah Rakyat Rintisan baru.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Kurnia Ramadhana mengatakan perluasan ini menjadi bagian dari transisi bertahap pemerintah dalam mengembangkan Sekolah Rakyat dari model rintisan menuju satuan pendidikan permanen yang lebih berkelanjutan.
“Pada Tahun Ajaran 2026/2027, penyelenggaraan Sekolah Rakyat diperluas dari 166 menjadi 182 sekolah,” ujar Kurnia dalam konferensi pers, Rabu (22/7/2026).
Kurnia menambahkan, penambahan jumlah sekolah ini diharapkan juga dapat menampung lebih banyak siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kurnia menambahkan penambahan jumlah sekolah ini diharapkan juga dapat menampung lebih banyak siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Ia mengatakan bahwa berdasarkan data Kementerian Sosial per 17 Juli 2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat Rintisan yang telah beroperasi di 141 kabupaten/kota di 34 provinsi telah menampung 14.776 peserta didik pada tahun ajaran 2025/2026.
Jumlah peserta didik tersebut, lanjutnya, diperkirakan meningkat menjadi 28.568 siswa pada tahun ajaran 2026/2027 seiring penambahan unit Sekolah Rakyat. Angka tersebut terdiri atas 6.305 siswa tingkat SD, 11.186 siswa tingkat SMP, dan 11.077 siswa tingkat SMA.
“Dengan demikian, total peserta didik Sekolah Rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan dari yang sudah ada dan target sementara mencapai 43.344 orang pada tahun ini,” tambah dia.
Kurnia menambahkan program sekolah berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem ini akan terus diperluas setiap tahun sebagai bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Ia mengatakan bahwa pada periode 2027–2028, pemerintah menargetkan penambahan 100 hingga 200 titik Sekolah Rakyat per tahun.
Selanjutnya, pada 2029, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat mencapai 500 titik di 38 provinsi dan 416 kabupaten/kota.
Kurnia berharap kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya akan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menghadirkan harapan baru dalam meringankan beban ekonomi keluarga.
“Pemerintah terus mengukur dampak jangka menengah dan panjang dari program ini melalui pemantauan secara berkelanjutan demi memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi,” kata Kurnia.
