Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah tak hanya sibuk mengumpulkan data. Tim diminta mampu menemukan akar persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.
Hal itu disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju target pertumbuhan ekonomi 8% di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
“Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,” ujar Tomsi.
Menurutnya, setiap tim memiliki wilayah tanggung jawab masing-masing, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pemantauan harus mempertimbangkan karakteristik dan kondisi ekonomi di setiap wilayah.
Tim antara lain bertugas mengumpulkan serta memverifikasi data pertumbuhan ekonomi daerah, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda), serta menganalisis dan mengevaluasi perkembangan ekonomi sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
Namun, Tomsi menekankan tugas tersebut tidak boleh berhenti pada laporan dan angka. Tim harus bisa menentukan persoalan utama, menyusun intervensi yang tepat, hingga mengawal penyelesaiannya.
Ada sembilan langkah konkret yang perlu dikawal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah tersebut mencakup percepatan realisasi APBD dan APBN, percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan lapangan kerja, hingga peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan industri manufaktur sesuai potensi lokal.
Kemudahan perizinan bagi perusahaan juga menjadi salah satu langkah yang perlu didorong.
Dari sembilan langkah tersebut, setiap daerah diminta memilih sedikitnya tiga langkah yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Prioritas itu harus disesuaikan dengan potensi sekaligus persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
Tomsi mengingatkan agar tim tidak menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah.
“Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis [pasti] berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda. Kalau kita tidak tajam menganalisanya, penyakitnya enggak dapat secara rinci [gambaran masalah dan cara mengatasinya],” ungkapnya.
Untuk memastikan diagnosis tersebut tepat, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah dilibatkan dalam setiap koordinasi antara tim dan Pemda. Data yang disampaikan Pemda perlu diverifikasi agar benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
“Tim yang sudah kita bentuk tadi, ini kan sudah tahu provinsi, kemudian kota, dan kabupaten masing-masing, memiliki kewajiban … pengumpulan data dan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, setiap kita zoom dengan pemerintah daerah, tolong BPS daerah itu harus hadir di situ,” katanya.
Dengan data yang terverifikasi, Tomsi berharap tim mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam. Hasil analisis tersebut kemudian harus diterjemahkan menjadi langkah penyelesaian yang konkret dan dikawal hingga terlaksana di daerah.
Tomsi juga mengingatkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat dari kenaikan angka pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan,” tandasnya.
Baca juga: IPH Sejumlah Komoditas Naik, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Jaga Stabilitas Harga Acuan
