Channel9.id-Tabanan. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengajak pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkokoh ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan mengendalikan inflasi tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mampu mendorong konsumsi, meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, hingga menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Hal itu disampaikan Bima saat membuka Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2026 di kawasan Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026).
Bima mengatakan, pengendalian inflasi menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah yang terus dikawal melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi sejak Oktober 2022. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover effect-nya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen economic growth,” ujarnya.
Menurut Bima, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam menjaga inflasi. Di kawasan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), karakter wilayah kepulauan membuat distribusi pangan dan biaya logistik menjadi tantangan utama. Kondisi tersebut semakin dipengaruhi tingginya aktivitas pariwisata, lonjakan kebutuhan saat hari besar keagamaan, hingga faktor cuaca.
“Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau. Biaya logistik sangat memengaruhi. Distribusi sama pentingnya dengan produksi, dan keduanya sama-sama menjadi tantangan di kawasan ini,” katanya.
Untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga, Bima mengusulkan tiga langkah utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, memperkuat kerja sama antardaerah agar distribusi dan pasokan pangan tetap terjaga. Kedua, memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau harga dan kondisi pasar secara real time. Ketiga, memastikan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui kebijakan tata ruang sebagai langkah menjaga produksi pangan dalam jangka panjang.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Keberhasilannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, Kementerian Perdagangan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, tidak hanya kepala daerah. Butuh bantuan Bank Indonesia, intervensi Bulog, penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan, dan tentu kepemimpinan kepala daerah sangat menentukan,” pungkasnya.
Baca juga: Tito Minta Pemda Kendalikan Inflasi, Jangan Tembus 3,5 Persen
