Channel9.id, Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mengusulkan pemberian keringanan pajak sebagai bagian dari langkah mempercepat restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN). Usulan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Indonesia, Dony Oskaria, dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (5/8).
Menurut Dony, pembahasan bersama Kementerian Keuangan merupakan bagian dari koordinasi rutin untuk memastikan proses penataan BUMN berjalan lebih efektif, termasuk penyelarasan kebijakan yang mendukung transformasi perusahaan-perusahaan pelat merah.
“Kita minta untuk pajaknya, minta keringanan pajak. Dan itu ada undang-undang untuk kita. Prosesnya supaya bisa cepat diselesaikan,” kata Dony kepada wartawan.
Selain insentif perpajakan, pertemuan juga membahas agenda streamlining atau penataan BUMN, termasuk perkembangan restrukturisasi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
“Lebih banyak hari ini kita bahas mengenai streamlining, lalu di antaranya KCIC kita bahas,” ujarnya.
Dony menegaskan bahwa Danantara dan Kementerian Keuangan memiliki kesamaan pandangan dalam memperbaiki tata kelola BUMN. Menurutnya, kedua lembaga berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan yang masih membayangi sejumlah perusahaan negara melalui proses penataan yang lebih terstruktur.
“Pada dasarnya saya dan Pak Menkeu satu suara dalam hal apa pun. Pada prinsipnya kita ingin menata dengan sebaik mungkin. Apa yang sudah terjadi, kita rapikan,” tuturnya.
Terkait restrukturisasi KCIC, Dony menyebut pembahasannya telah memasuki tahap finalisasi. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan skema penyelesaian yang akan ditempuh, termasuk terkait penyelesaian utang perusahaan tersebut.
“Kita semuanya terbuka saja. Nanti dibicarakan, sudah finalisasi. Soal skema penyelesaian utang KCIC nanti sama Pak Menkeu,” kata mantan Direktur Utama InJourney itu.
Pemerintah saat ini terus melakukan penataan terhadap sejumlah BUMN sebagai bagian dari agenda transformasi korporasi. Danantara bersama Kementerian Keuangan berupaya memastikan proses restrukturisasi berjalan lebih cepat dengan dukungan kebijakan yang dinilai dapat memperkuat kesehatan keuangan perusahaan sekaligus meningkatkan tata kelola BUMN ke depan.
