Channel9.id, ALOR, NTT. Pemerintah memperkuat ketahanan pangan di wilayah terluar Indonesia dengan menggabungkan intervensi bantuan pangan jangka pendek dan penguatan produksi pertanian dalam jangka panjang.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan pangan tidak boleh hanya dirancang dari pusat, tetapi harus melihat langsung kondisi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses pangan.
“Kita tidak boleh hanya berbicara dari Jakarta. Saya datang ke sini untuk melihat langsung, mendengar langsung, dan langsung memutuskan apa yang harus dikerjakan. Ada program jangka pendek, ada jangka panjang. Dua-duanya kita jalankan,” ujar Amran saat melakukan kunjungan sekaligus menyerahkan bantuan pangan di Alor, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (8/8/2026).
Untuk kebutuhan jangka pendek, pemerintah menyalurkan bantuan beras kepada 37.338 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Alor untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.
Masing-masing penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan atau total 30 kilogram untuk periode tiga bulan. Penyaluran tersebut merupakan bagian dari program bantuan pangan beras tahap kedua secara nasional.
Secara nasional, program tersebut mencakup 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total alokasi mencapai 997,2 ribu ton beras.
Pemerintah tidak menjadikan bantuan pangan sebagai satu-satunya instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan Alor. Dalam jangka panjang, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi sekaligus penguatan pendapatan masyarakat melalui potensi ekonomi lokal.
Kementerian Pertanian menyiapkan dukungan berupa benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pompa untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian di daerah.
Pengembangan komoditas strategis dan bernilai ekonomi seperti kakao, kelapa, dan jambu mete juga didorong sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber pendapatan masyarakat yang lebih berkelanjutan.
Strategi tersebut sejalan dengan perkembangan produksi pangan di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras untuk konsumsi penduduk di NTT pada 2025 mencapai 567,18 ribu ton, naik 36,81% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan produksi tersebut menjadi modal bagi daerah untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain.
Kemiskinan Masih Jadi Tantangan
Di sisi lain, penguatan sektor pangan di Alor masih menghadapi tantangan kesejahteraan masyarakat.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penopang utama perekonomian Alor dengan kontribusi 31,90% pada 2025. Namun, tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih relatif tinggi.
BPS mencatat persentase penduduk miskin di Alor pada Maret 2025 mencapai 18,29%, atau sekitar 38.680 orang.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agenda ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari agenda peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan produksi pangan di daerah bukan hanya ditujukan untuk memastikan ketersediaan komoditas, tetapi juga membuka ruang ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal.
Dengan demikian, intervensi pemerintah di Alor diarahkan pada dua sisi sekaligus. Bantuan beras menjadi bantalan untuk menjaga akses pangan masyarakat dalam jangka pendek, sementara penguatan produksi dan komoditas unggulan diharapkan membangun kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.
Kondisi Alor juga menggambarkan tantangan ketahanan pangan Indonesia yang tidak seragam. Daerah sentra produksi memiliki persoalan yang berbeda dengan wilayah kepulauan dan terluar yang menghadapi tantangan konektivitas, distribusi, serta biaya logistik.
Karena itu, penguatan ekosistem pangan perlu dilakukan dari sisi produksi hingga distribusi. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan produksi pangan nasional diharapkan tidak berhenti pada bertambahnya pasokan, tetapi juga memastikan pangan tersedia dengan harga terjangkau dan masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk mengaksesnya.
