Channel9.id, Jakarta. Pemerintah tidak hanya memastikan harga BBM bersubsidi tetap bertahan hingga akhir 2026. Di balik keputusan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan langkah yang lebih ketat agar subsidi energi tidak lagi dinikmati masyarakat berpenghasilan tinggi.
Rencana itu menjadi salah satu pembahasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat bertemu di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Bahlil mengatakan pemerintah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi penyaluran subsidi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemerintah melihat masih terdapat kelompok masyarakat mampu yang menikmati BBM subsidi, termasuk Pertalite.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut tidak ideal mengingat anggaran subsidi energi yang digelontorkan pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Karena itu, kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu akan menjadi sasaran utama dalam pengetatan distribusi.
“Selama ini kan kita tahu, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10, masih kena, masih dapat subsidi,” kata Bahlil.
Pemerintah nantinya tidak hanya mengandalkan data kondisi ekonomi masyarakat. Jenis dan spesifikasi kendaraan juga akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelayakan konsumen memperoleh BBM subsidi.
Bahlil mencontohkan, pemilik kendaraan mewah semestinya tidak lagi menggunakan BBM yang mendapat subsidi pemerintah.
“Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, konsumen yang masuk kategori masyarakat mampu, khususnya kelompok desil 9 dan 10, nantinya berpotensi tidak dapat melakukan pembelian BBM subsidi di SPBU. Sistem akan melakukan penyaringan secara otomatis sehingga kelompok tersebut diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan produk sejenis.
Purbaya mengatakan kesiapan sistem distribusi Pertamina juga telah menjadi bagian dari pembahasan. Menurut dia, infrastruktur pencatatan dan pengendalian yang tersedia saat ini dinilai telah cukup mendukung penerapan pembatasan, baik dengan memanfaatkan data kendaraan maupun klasifikasi ekonomi masyarakat.
Harga BBM Subsidi Tetap, BBM Nonsubsidi Ikuti Pasar
Di tengah rencana pengetatan penerima subsidi, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun ini.
Bahlil menyebut keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang telah mendapat arahan Presiden Prabowo. Artinya, perubahan harga minyak mentah dunia tidak akan serta-merta diteruskan kepada konsumen BBM subsidi.
Kebijakan berbeda diterapkan untuk BBM nonsubsidi. Pemerintah akan membiarkan harga jenis BBM tersebut bergerak mengikuti kondisi pasar dan perkembangan harga minyak dunia.
Jika harga minyak global mengalami penurunan, harga BBM nonsubsidi dapat disesuaikan turun. Sebaliknya, kenaikan harga minyak dunia dapat tercermin dalam penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
“Kalau turun, ya turun. Kalau naik, ya terkoreksi juga untuk kenaikan,” jelas Bahlil.
Adapun pembatasan BBM subsidi ditargetkan mulai bergulir sekitar penghujung tahun ini. Pemerintah menegaskan sasaran utama kebijakan tersebut adalah masyarakat kelompok atas, sehingga subsidi dapat lebih terkonsentrasi kepada kelompok yang memang membutuhkan.
