Channel9.id – Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menghitung program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan, bahkan puluhan triliun rupiah. Sebab, program ini akan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan subsidi.
Qodari mengatakan uji coba Perlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan diri sekaligus menyampaikan sanggahan terkait bantuan sosial secara. Tahap awal program difokuskan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menurut Qodari, digitalisasi tersebut ditujukan untuk mengurangi kesalahan data (inclusion error), yakni masuknya masyarakat yang tidak berhak sebagai penerima bantuan, serta kesalahan pendataan (exclusion error), yakni masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan.
“Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Ia mengatakan potensi efisiensi akan semakin besar apabila sistem tersebut nantinya diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya. Berdasarkan proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada 2024, penerapan digitalisasi pada berbagai program perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp200 triliun.
“Apabila diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 triliun hingga Rp200 triliun,” jelasnya.
Uji coba Perlinsos Digital dilakukan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama Kementerian Sosial. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Infrastruktur digitalisasi perlindungan sosial melalui uji coba Perlinsos Digital untuk PKH dan BPNT juga diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan digitalisasi pemerintah, khususnya dalam bidang perlindungan sosial di Indonesia,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah secara lebih mudah. Mekanisme tersebut diharapkan membuat proses pemutakhiran data penerima bantuan menjadi lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.
Uji coba Perlinsos Digital untuk PKH dan BPNT juga dipandang sebagai tahap awal pembangunan infrastruktur digital perlindungan sosial di Indonesia. Apabila berhasil, perlindungan sosial lainnya seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi gas, dan program bantuan lainnya nantinya juga akan berbasis digital.
“Apabila uji coba Perlinsos Digital terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, framework digitalisasi perlindungan sosial tersebut diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung penyaluran berbagai subsidi pemerintah lainnya dalam beberapa tahun ke depan,” pungkasnya.
Sejauh ini, uji coba Perlinsos Digital telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten/kota dalam waktu kurang lebih satu bulan. Pemerintah selanjutnya akan memperluas cakupan uji coba tersebut secara bertahap hingga mencapai 153 kabupaten/kota.
