Channel9.id – Pekanbaru. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menindak korporasi yang terindikasi terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia bahkan menyatakan izin perusahaan dapat dicabut jika ditemukan indikasi keterlibatan dalam praktik tersebut.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau, Senin (24/8/2026). Ia meminta aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan keterlibatan korporasi, termasuk kemungkinan adanya perintah untuk membakar lahan.
“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta Polisi, Kejaksaan selidiki, Intelligence selidiki,” kata Prabowo.
Prabowo meminta setiap laporan atau indikasi keterlibatan perusahaan segera ditindaklanjuti. Menurut dia, pencabutan izin tidak hanya berlaku bagi perusahaan tertentu, tetapi dapat diterapkan terhadap korporasi yang ditemukan terlibat.
“Kalau ada indikasi laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya,” kata Prabowo.
Ia menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman dan pencegahan di lapangan. Pemerintah juga perlu menelusuri pihak yang diduga menjadi penyebab atau berada di balik terjadinya kebakaran.
“Seluruh izin korporasi itu, kita cabut. Saya tidak main-main,” tegasnya.
Di sisi lain, Prabowo meminta pencegahan pembakaran lahan dilakukan sejak tingkat desa melalui edukasi kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan tindakan yang dilarang.
“Kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” kata Prabowo.
Pemerintah daerah juga diminta membantu masyarakat dalam membuka lahan tanpa pembakaran dengan melibatkan TNI dan Polri. Bantuan tersebut, kata Prabowo, dapat disalurkan melalui kelompok tani dan koperasi agar masyarakat memiliki mekanisme yang lebih terorganisasi.
“TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Di organisir melalui kelombok tani. Nanti biayanya bisa melalui kur koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar,” ujarnya.
Dalam aspek penegakan hukum, Prabowo menempatkan kepolisian sebagai salah satu unsur penting dalam mengusut penyebab karhutla. Ia meminta aparat tidak hanya menangani kebakaran yang sudah terjadi, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga bertanggung jawab.
“Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peranan yang sangat penting,” ujar Prabowo.
HT
