Channel9.id – Surabaya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani berkunjung ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya untuk melangsungkan dialog kebangsaan bersama Rektor, jajaran pimpinan, guru besar, serta civitas akademika ITS. Kunjungan ini menjadi bentuk apresiasi MPR atas peran aktif ITS dalam menempatkan penguasaan teknologi sebagai pilar utama penguatan nasionalisme dan pertahanan nasional.
Muzani mengatakan bahwa di era modern, teknologi bukan sekadar alat bantu biasa, melainkan instrumen vital dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Dia menyoroti pergeseran peta militer global seperti pada konflik geopolitik terkini di mana kekuatan tempur kini sangat ditentukan oleh kecanggihan teknologi seperti drone, rudal, dan ruang angkasa, bukan lagi semata-mata banyaknya jumlah personel tentara.
”Kemajuan teknologi harus bertaut langsung dengan penguatan nasionalisme. Kekuatan alutsista dan ketersediaan logistik tidak akan bermakna tanpa ditopang oleh anak-anak bangsa yang terampil di bidang teknologi. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada ITS yang telah menjadi institusi terdepan membuka ruang dialog tentang pentingnya penguatan nasionalisme dan kedaulatan negara dari sektor kemajuan teknoligi,” kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
“Ini adalah langkah yang responsif mengaitkan teknologi dengan kedaulatan negara. Dan saya rasa ITS adalah kampus yang pertema berbicara soal pentingnya kemajuan teknologi akan pararel dengan kepentingan bangsa,” imbuhnya.
Selain isu pertahanan, Ketua MPR menekankan perlunya dukungan riset teknologi untuk menyokong kedaulatan pangan nasional, sejalan dengan fokus Presiden Prabowo Subianto pada pengembangan SDM dan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Muzani mendorong ITS untuk terus menghasilkan inovasi riset, seperti efisiensi lahan pertanian melalui pemupukan presisi hingga formulasi pakan ternak unggul demi mencapai swasembada daging nasional.
“Tadi telah dipaparkan bahwa ITS telah mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian atas keberhasilan membuat protoype traktor untuk lahan gambut atau rawa. Ini adalah sebuah inoviasi. Tapi mungkin juga bisa dilakukan riset oleh ITS tentang inovasi pemupukan agar kita bisa efisienasi lahan dengan hasil panen yang maksimal. Lalu juga di sektor pakan ternak, dimana bobot hidup hewan ternak seperti sapi bisa terus mengalami kenaikan sehingga kita bisa swasembada daging, tanpa harus bergantung pada impor,” jelas Muzani.
Muzani kemudian menjelaskan tentang pentingnya haluan negara berupa PPHN. Mengenai wacana Haluan Negara, MPR RI telah menerima draft Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dirumuskan selama satu dekade terakhir.
PPHN diproyeksikan sebagai kompas pembangunan berkelanjutan yang melintasi periodesasi kepemimpinan presiden, sehingga arah kebijakan strategis seperti penguatan SDM dan STEM tetap berkelanjutan.
”PPHN adalah landasan bernegara, bukan teknis operasional. Maka dia berlaku tidak hanya periodesasi presiden, tapi melintasi kepresidenan. Dan kami tidak menganggap rumusan yang ada saat ini sebagai produk final. MPR secara terbuka meminta masukan dan sumbangsih pemikiran dari akademisi ITS serta seluruh elemen bangsa,” tegasnya.
MPR RI saat ini tengah mengkaji bentuk hukum penetapan PPHN, baik melalui Undang-Undang, Ketetapan (TAP) MPR, maupun amandemen terbatas UUD NRI 1945. Pembahasan ini dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait daya ikat TAP MPR serta dampak amandemen terhadap stabilitas sistem hukum nasional.
“Kita berpikir bahwa akan mengubah atau amandemen terbatas UUD hanya mengenai PPHN. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa apakah amandemen terbatas ini bisa dilakukan atau nanti bisa melebar kemana mana. Maka yang terpenting bahwa bernegara itu adalah tanggung jawab semua pihak. Semua pihak harus bisa bertanggung jawab untuk berkontribusi membangun negara. Kita harus kuatkan negara kita baik dari sisi ekonomi, hukum, politik, dan teknoligi,” tutup Muzani.
