Channel9.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan skema pengawasan ketat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam meredam gejolak harga komoditas pangan. Daerah yang mencatatkan kenaikan harga bahan pokok selama tiga minggu berturut-turut bakal langsung diterjunkan tim investigasi khusus dari pusat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa intervensi langsung ini difokuskan untuk menjaga stabilitas volatile food (komoditas pangan bergejolak) agar tidak menyulut keresahan publik.
“Komoditas makanan dan minuman menyangkut langsung perut rakyat. Jika harganya terlampau mahal, ini berpotensi memicu grievances atau ketidakpuasan publik. Karena itu, kalau sampai tiga minggu berturut-turut harga di suatu daerah tinggi terus, kami kirim tim langsung turun ke lapangan untuk bedah penyebab dan cari solusinya,” tegas Mendagri.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito pada pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 yang dirangkaikan dengan Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Agregat Inflasi dan Integrasi Digitalisasi Dukcapil
Mendagri menjelaskan bahwa inflasi nasional merupakan angka agregat dari performa gabungan antara pemerintah pusat dan daerah. Lewat Evaluasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah, Kemendagri secara presisi membedah indikator pergerakan volatile food, administered prices, hingga core inflation di seluruh kabupaten/kota.
Selain penanganan inflasi, Kemendagri juga memacu percepatan digitalisasi pelayanan publik melalui integrasi data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Integrasi identitas kependudukan ini menjadi kunci utama reformasi akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.
Tito mengungkapkan, uji coba pembersihan data bansos berbasis verifikasi kependudukan digital di Banyuwangi menemukan ketimpangan penyaluran yang cukup signifikan.
“Di Banyuwangi, hasil verifikasi menunjukkan hampir 70 persen penerima bansos sebelumnya ternyata tidak layak, sementara 50 persen warga yang betul-betul membutuhkan justru belum terjangkau. Melalui integrasi data Dukcapil ini, kekeliruan sistemik seperti itu bisa kita benahi secara nasional,” pungkasnya.
Agenda strategis nasional tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta pimpinan Komisi XI DPR RI.
