Channel9.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersiap memperluas penggunaan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga ke tingkat pemantauan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala. Langkah ini menjadi fase lanjutan setelah efektivitas penggunaan data statistik mingguan dinilai sukses menjaga stabilitas inflasi nasional di rentang target 1,5 hingga 3,5 persen.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa pemanfaatan data statistik berbasis wilayah ini berpatokan pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data riil (evidence-based policy).
“Pak Presiden Prabowo sangat berbasis data. Setelah sukses di pengendalian inflasi, kami bersama BPS akan masuk ke pemantauan pertumbuhan ekonomi daerah berkala untuk mendukung pencapaian target nasional,” ujar Mendagri Tito Karnavian saat menerima penghargaan kementerian terbaik pada Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 di Jakarta, Sabtu (26/9/2026) malam.
Apresiasi berupa penghargaan dari Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi tersebut diraih Kemendagri atas konsistensinya menjadikan data BPS sebagai kompas navigasi tata kelola pemerintahan daerah.
Inovasi Indeks Perkembangan Harga Mingguan
Perubahan paradigma pengerahan data ini diawali dari terobosan metodologi Indeks Perkembangan Harga (IPH). Sebelumnya, indikator inflasi daerah hanya dirilis dalam skala bulanan—ritme yang dinilai terlambat merespons fluktuasi harga komoditas pangan yang sangat dinamis di lapangan.
Mendagri kemudian menginisiasi diskusi bersama BPS untuk memformulasikan instrumentasi evaluasi mingguan. Kehadiran IPH memungkinkan Kemendagri mendiagnosis pergerakan volatile food, administered prices, hingga core inflation di tiap daerah secara real-time, sekaligus menjadi indikator objektif peniliaian kinerja kepala daerah.
“Melalui diagnosa mingguan yang presisi, Kemendagri dan Pemda bisa memberikan ‘terapi’ intervensi pasar yang tepat sasaran. Hasilnya, inflasi nasional stabil di angka 1,5 sampai 3,5 persen,” kata Tito.
Mitra Strategis dan ‘Silent Warrior’
Selain fungsi evaluasi ekonomi, Kemendagri mengoptimalkan data BPS untuk akselerasi verifikasi pascabencana, termasuk validasi ratusan ribu hunian terdampak bencana di wilayah Sumatra.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan rasa hormatnya kepada seluruh insan statistik BPS yang ia juluki sebagai silent warrior—pahlawan di balik layar yang kinerjanya menentukan arah dan kualitas pembangunan nasional.
Momen penganugerahan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widya Sari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
