channel9.id – Bali. Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pengendalian konsumsi tembakau di wilayah masing-masing.
Bima mengingatkan para kepala daerah agar mewaspadai potensi intervensi industri tembakau dalam proses penyusunan maupun perubahan peraturan daerah (Perda) tentang rokok.
Pesan tegas tersebut disampaikan Bima saat menghadiri forum Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, Jumat (13/11/2026).
“Saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah,” ujar Bima.
Mantan Wali Kota Bogor ini menyoroti pergeseran taktik pemasaran industri rokok yang kini tidak hanya mengandalkan penjualan konvensional di toko, ritel, dan kafe, tetapi juga menyusup lewat pendekatan gaya hidup hingga sponsor kegiatan olahraga.
Oleh sebab itu, Kemendagri memastikan seluruh produk hukum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus selaras dengan aturan nasional, khususnya dalam melarang pajangan dan iklan rokok di tempat penjualan.
“Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya,” tegas Bima.
Selain urusan regulasi, ia menekankan bahwa aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak boleh sekadar menjadi aturan di atas kertas tanpa penindakan nyata di lapangan.
Bima mengapresiasi Pemda yang telah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus penegakan KTR dengan menggandeng kepolisian dan unsur penegak hukum lainnya. Model pengawasan tersebut diharapkan dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi dukungan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (BSPH) dalam memperkuat pusat pemantauan guna mendeteksi potensi intervensi industri terhadap kebijakan pengendalian tembakau nasional.
