Connect with us

Nasional

Sempat Merosot, Begini Cerita Rektor UNJ yang Raih Akreditasi Unggul

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berhasil memperoleh akreditasI unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), berdasarkan SK BAN-PT Nomor 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021.

Rektor UNJ, Prof. Dr. Komarudin, M.Si mengatakan bahwa akreditasi unggul ini merupakan bukti bahwa UNJ semakin dipercaya oleh masyarakat. Ia pun mengaku terharu atas capaian tersebut. Pasalnya, pada 2017, lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) itu turun peringkat dari akreditasi A menjadi B.

“Sejak 2017 kita turun dari A menjadi B. Sejak itu kita sedih. Sedih yang tak terperikan. Ada yang bilang itu hukuman,” ujar Komarudin dalam konferensi pers pada Jumat (5/2) di Kampus UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur.

Sejak saat itu, kata Komarudin, seluruh jajaran kampus UNJ bekerja keras untuk meningkatkan akreditasi, hingga akhirnya usaha itu terbayarkan dalam SK BAN-PT tertanggal 2 Februari 2021.

“Kami ucapkan terima kasih kepada tim kerja, tim APT, yang sehari-harinya bekerja keras, sampai menginap, bahkan tidak terpikirkan sudah makan atau belum. Kadang juga ketika data kurang kita gelagapan,” tutur Komarudin.

Sekedar informasi, akreditasi dengan predikat unggul UNJ diberikan dengan merujuk pada sembilan kriteria, yaitu: 1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi; 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama; 3) Mahasiswa; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana dan Prasarana; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian Masyarakat; dan 9) Output dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.

Komarudin mengatakan, akreditasi unggul ini akan menjadi acuan pihaknya untuk bekerja lebih keras lagi ke depannya, dengan menata sistem informasi, regulasi, dan tata kelola lebih baik lagi.

“Ke depan kita tidak boleh lengah, salah satunya dengan memperbaiki sistem informasi,” tegas dia.

“Semua bagian atau bidang akan kita tingkatkan kinerjanya, kemudian berupaya meningkatkan soliditas. Semua komponen internal harus kompak, termasuk eksternal. Apa yang dinilai oleh asesor, harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata,” tandas Komarudin.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Epidemiolog Tolak Vaksin Mandiri, Kemenkes: Beda Sudut Pandang Saja

Published

on

By

Epidemiolog Tolak Vaksin Mandiri, Kemenkes: Beda Sudut Pandang Saja

Channel9.id-Jakarta. Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono dkk menggalang petisi menolak program vaksinasi mandiri Covid-19. Dalam petisinya, Pandu meminta Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan program vaksinasi mandiri.

Namun, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi memastikan program vaksinasi gotong royong alias vaksinasi mandiri akan terus berjalan. Kendati, banyak penolakan dari sejumlah epidemiolog.

Pihak-pihak yang menolak, ujar dia, hanya karena berbeda sudut pandang saja. “Mungkin ada perbedaanya cara melihat saja. Kan ini (dilakukan) perusahaan dan di dalam perusahaan itu yang divaksin juga kan karyawan atau buruhnya,” ujar dia.

Menurut Siti Nadia, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit pada 24 Februari lalu, pemerintah resmi membolehkan vaksinasi mandiri. Disebutkan dalam aturan anyar tersebut, vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Untuk itu, kata Nadia, program ini tidak akan menimbulkan ketimpangan seperti yang dikhawatirkan sejumlah epidemiolog. Program ini, lanjut dia, justru mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar herd immunity segera tercapai guna memutus mata rantai penularan Covid-19.

Sebelumnya, koalisi epidemiolog menyebut, program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja.

Dengan suplai yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi dinilai bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin. Para tenaga kesehatan di daerah bahkan juga cemas, apakah mereka akan kebagian vaksin sesuai prioritas.

Walaupun Indonesia disebut sudah mengamankan ratusan juta dosis vaksin, tulis Pandu, distribusinya ke daerah masih jadi masalah.

“Pemerintah dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) berdalih skema vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat pencapaian kekebalan kelompok di Indonesia. Ini tidak bisa dibenarkan, karena vaksinasi mandiri justru menjadikan akses pada vaksinasi berdasarkan kemampuan ekonomi dan afiliasi dengan korporasi swasta,” demikian isi petisi itu.

Jika memang hendak mengajak kerja sama pihak swasta dalam program vaksinasi, tulis Pandu, sebaiknya pihak swasta diajak untuk melakukan distribusi vaksin Covid-19, bukan untuk melakukan vaksinasi mandiri. Dengan demikian, semua rakyat mendapatkan haknya untuk divaksinasi sesuai prioritas yang sudah ditetapkan.

IG

Continue Reading

Nasional

KKB Sebar Hoaks Tentang Personel TNI-Polri Tembak Pelajar Hingga Tewas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyebarkan informasi bahwa personel gabungan TNI-Polri menembak pelajar hingga tewas saat kontak senjata.

Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adinata menyatakan, informasi itu adalah berita bohong atau hoaks. Sebenarnya, korban merupakan anggota KKB yang sudah masuk usia dewasa.

Berita bohong itu disebarkan melalui juru bicara tentara pembebasan nasional Papua Barat (TNPB) Sebby Sambon.

“Korban tewas dalam kontak senjata merupakan anggota KKB. Yakni Ferry Ellas (35) dan Heri Yakob Newegalem (26),” kata Era di Kabupaten Mimika, Senin 1 Maret 2021.

Sementara keterangan versi Sebby Sambon, korban tewas yakni remaja berusia 17 tahun atas nama Yasko Nebekalem. Dia terkena tembakan aparat TNI-Polri saat baku tembak di Mile 53 areal PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya sempat terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dan KKB di areal PT Freeport pada Minggu 28 Februari 2021. Saat itu aparat keamanan gabungan sedang patroli, lalu diserang dengan tembakan oleh sejumlah orang, anggota KKB kelompok Joni Botak.

HY

Continue Reading

Nasional

Pandemi Covid-19, Mendagri: Petugas Damkar Harus Beradaptasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, petugas pemadam kebakaran (damkar) dan penyelamatan dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19. Adaptasi itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Ada atau tidak ada pandemi, kebakaran tetap terjadi, masalah-masalah yang memerlukan penyelamatan masyarakat tetap terjadi dan kita harus tetap bekerja untuk melaksanakan tugas pokok itu,” ujarnya saat menjadi Inspektur Upacara HUT ke-102 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kantor Kemendagri Senin (01/03).

Tito menuturkan, petugas damkar dan penyelamatan harus beradaptasi dengan memproteksi diri dengan perlengkapan tertentu. “Hal ini untuk menyiasati adanya korban yang terkena Covid-19, sehingga petugas tidak tertular,”katanya.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Berikan Perhatian Khusus Kepada Damkar

Sebagai informasi, peringatan HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-102 ini dilaksanakan secara hybrid, yakni secara langsung dengan jumlah peserta terbatas dengan protokol kesehatan dan terhubung secara virtual dengan peserta dari seluruh Indonesia.

Continue Reading

HOT TOPIC