Channel9.id, Jakarta. Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengajak masyarakat dan pemerintah menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ruang untuk bersyukur sekaligus melakukan evaluasi terhadap perjalanan bangsa.
Senior GMKI menilai Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan dalam menjaga persatuan, membangun demokrasi, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, sejumlah persoalan masih perlu mendapat perhatian serius, mulai dari kualitas demokrasi, penegakan hukum, pemerataan ekonomi, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia (HAM), hingga persoalan Papua.
“Ut Omnes Unum Sint” atau “supaya mereka semua menjadi satu” menjadi semangat yang diusung Senior GMKI dalam menyampaikan 10 seruan kemerdekaan.
Dalam seruannya, Senior GMKI meminta demokrasi tidak hanya dimaknai sebatas penyelenggaraan pemilu. Demokrasi, menurut mereka, harus ditopang institusi yang kuat, checks and balances, kebebasan berpendapat, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.
Mereka juga mengingatkan agar UUD 1945 dan etika bernegara tetap dijaga. Setiap perubahan kebijakan dan peraturan diminta dilakukan secara transparan, konstitusional, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di bidang hukum, Senior GMKI mendorong independensi kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemberantasan korupsi. Penegakan hukum harus profesional, transparan, berbasis bukti, serta tidak dijadikan alat untuk menekan lawan politik maupun kelompok kritis.
Soroti Ekonomi dan Kesejahteraan
Senior GMKI juga menyoroti arah perekonomian nasional. Pemerintah didorong menjalankan ekonomi Pancasila sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan menjaga keseimbangan antara peran negara dan ruang bagi dunia usaha, koperasi, serta masyarakat.
Pembangunan, kata mereka, seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Persoalan Papua turut menjadi perhatian. Senior GMKI meminta penyelesaian konflik di Papua lebih mengedepankan dialog, pendekatan kemanusiaan, penghormatan HAM, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua.
“Papua membutuhkan kehadiran negara yang kuat, tetapi kekuatan negara terutama harus dirasakan melalui keadilan, pelayanan, perlindungan, dan kesejahteraan,” demikian pernyataan Senior GMKI.
Selain itu, mereka menyerukan perlindungan kebebasan berpendapat dan ruang sipil. Kritik dari aktivis, mahasiswa, akademisi, jurnalis, serta masyarakat sipil dinilai harus mendapat ruang yang aman dan bertanggung jawab.
Senior GMKI juga mendorong pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan masyarakat adat, daya dukung lingkungan, dan kepentingan generasi mendatang.
Di tengah keberagaman Indonesia, Senior GMKI mengajak seluruh kekuatan politik menolak politisasi identitas, intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama maupun kelompok.
Terakhir, Senior GMKI meminta pengelolaan keuangan negara semakin transparan dan akuntabel. Setiap rupiah dari rakyat harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik, produktivitas, kesempatan kerja, dan kesejahteraan.
Ketua Umum Senior GMKI William Sabandar dan Sekretaris Jenderal Pdt. Jeirry Sumampow menegaskan pihaknya akan tetap kritis terhadap penyimpangan, namun tetap konstruktif dalam menawarkan solusi.
“Sebagai Senior GMKI, kami memilih untuk tetap kritis terhadap setiap penyimpangan, tetapi sekaligus konstruktif dalam menawarkan jalan keluar,” tegas mereka, Minggu (16/8/2026).
