Connect with us

Hot Topic

Pemerintah Tegaskan DKI Jakarta Lockdown: Itu Hoaks !

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah memastikan pesan berantai di media sosial yang menyatakan DKI Jakarta lockdown selama libur panjang perayaan Imlek 2572 Kongzili, 12-15 Februari 2021, adalah bohong alias hoaks.

Dalam pesan itu, Presiden Jokowi mengumumkan lockdown DKI Jakarta saat libur panjang imlek. Karena itu, seluruh toko dan restoran harus tutup, masyarakat tidak boleh keluar serta akan ada razia swab test dan denda.

“Itu adalah tidak benar dan ini merupakan hoaks terhadap pemberitaan pengendalian covid-19, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan lockdown total di Jakarta maupun di daerah lain,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Siti Nadia Tarmizi, Jumat 5 Februari 2021.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan, akan ada ancaman pidana bagi pembuat dan penyebar hoaks tersebut.

“Mungkin kami lihat data tahun 2020 untuk berita hoaks atau bohong itu ada 352 kasus. Dan untuk anggota masyarakat yang melakukan penyebaran hoaks itu tentunya akan ada ancaman pidananya,” kata Argo dalam konferensi pers, Jumat 5 Februari 2021.

Argo menyatakan, ada beberapa pasal yang bisa menjerat masyarakat jika terlibat penyebaran informasi hoaks tersebut. Pertama Pasal 28 Ayat 1 UU tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Kemudian di KUHP Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2. Ancaman hukumannya bervariasi, yakni 10 tahun penjara dan 3 tahun penjara. Pasal tersebut akan menjerat siapa pun yang menyiarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran dan kegaduhan di masyarakat.

“Ada juga Pasal 13, barang siapa yang menyebarkan kabar tak pasti berlebihan atau tak lengkap, sedangkan dia mengerti bahwa patut menduga bahwa kabar menerbitkan keonaran di masyarakat, ancamannya 6 tahun,” kata Argo.

Argo menjelaskan, penyebar berita hoaks wajib kena pidana. Sebab, ada dampak negatif yang mengikuti mulai dari keonaran hingga disintegrasi bangsa.

“Dampak negatif bagi siapa saja. Memang kontennya biasa saja, tapi isinya, bisa bersifat menghasut. Bisa buat fitnah di situ. Dan kemudian yang disasar emosi masyarakat yang bisa menimbulkan emosi negatif dan menimbulkan kegaduhan dan disintegrasi bangsa. Ini sangat dikhawatirkan dari hoaks tersebut,” kata Argo.

Argo pun mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat menyebarkan suatu berita. Dia menyarankan, masyarakat untuk mencari info yang valid sebelum akhirnya memutuskan untuk menyebarkan suatu informasi, terlebih informasi terkait Covid-19.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Bareskrim Polri Tolak Laporan Kasus Kerumunan Jokowi di NTT

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kasus kerumunan massa saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah berakhir.

Bareskrim Polri tidak menerima alias menolak laporan kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang diduga dilakukan Presiden Jokowi saat berkunjung di Maumere, NTT beberapa waktu lalu. Laporan itu dibuat oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan.

“Pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Laporan Polisi (LP) atas laporan kami. Laporan kami diterima di Tata Usaha dan Urusan Dalam dan diberi stempel dianggap sebagai Dumas. Padahal, tujuan kami membuat LP,” kata Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan Kurnia, Kamis 25 Februari 2021.

Padahal, menurut Kurnia, kasus kerumunan tersebut menjadi momentum membuktikan statement Presiden Jokowi, Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dan Kapolri sendiri.

Kurnia menyatakan, kunjungan Jokowi ke NTT itu merupakan kunjungan kepresidenan dan sudah terjadwal. Karena itu, Presiden yang notabene memiliki alat kekuasaan untuk memitigasi adanya kerumunan pada saat kunjungan kepresidenannya sudah sepatutnya memberikan contoh kepada rakyat.

HY

Continue Reading

Hot Topic

MAKI Sesalkan Lambatnya KPK Geledah Rumah Politisi PDIP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyesalkan lambatnya tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggeledah rumah politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus.

Penggeledahan itu, baru dilakukan setelah dua bulan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pejabat dan eks Mensos Juliari Peter Batubara.

“Ibarat perang, penggeledahan itu harus ada unsur kejut dan mendadak, jika perlu malam hari atau menjelang pagi,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Penyidik KPK baru menggeledah rumah Ihsan Yunus yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur pada Rabu (24/2) kemarin.

Dalam penggeledahan yang dilakukan selama kurang lebih dua jam, tim penyidik KPK gagal mengamankan barang bukti dokumen pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

“Lah geledahnya sudah sebulan dari kejadian emang dapat apa, agak sulit untuk dapat barang bukti, diduga sudah dibersihin sebelumnya. Sudah sangat terlambat,” kata dia.

Boyamin menyatakan, alasan ini yang membuat pihaknya mengajukan praperadilan terkait 20 izin yang diterbitkan Dewas KPK, tetapi tidak segera ditindaklanjuti dalam kasus dugaan suap bansos Covid-19.

KPK mengakui gagal mengamankan barang bukti usai menggeledah sebuah rumah di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga rumah yang berlokasi di Jalan Kayu Putih Selatan 1, Nomor 16, Pulogadung, Jakarta Timur merupakan rumah politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polda Metro Jaya: Bripka CS Datang ke Kafe Beli Miras

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, Bripka CS datang ke sebuah Kafe di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, untuk membeli minuman keras dan berniat mabuk-mabukkan.

Diketahui, Bripka CS menjadi tersangka kasus penembakan di sebuah Kafe di kawasan Cengkareng Barat pada Kamis 25 Februari 2021 pagi. Bripka CS menembak empat orang hingga tewas. Tiga korban tewas di lokasi dan satu korban tewas saat di rumah sakit.

“Dia datang sekitar pukul 02.00 WIB langsung memesan minuman (miras),” kata Yusri dalam konferensi pers, Kamis 25 Februari 2021.

Saat kafe hendak ditutup sekira pukul 04.00 WIB, Kamis 25 Februari 2021, pelayan kafe menyerahkan bill pembayaran minuman. Dari sumber IPW, tagihan itu mencapai Rp.3.335.000.

Bripka CS tidak mau membayar dan tidak mau pergi meninggalkan kafe itu. Karena Bripka CS bersikeras, pelayan Kafe memanggil anggota TNI berinisal S yang saat itu sedang menjaga keamanan di dekat lokasi.

“Tapi dia tetap emosi hingga mencabut pistol dan menembak tiga korban,” kata Yusri.

Akibat perbuatan Bripka CS, tiga orang tewas di lokasi dengan luka tembak di tubuhnya.

Korban meninggal adalah prajurit TNI AD berinisial S. Korban meninggal lain adalah FSS dan M, yang merupakan pegawai kafe. Sementara korban luka adalah H.

“Tersangka langsung diamankan petugas lainnya, dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya,” ujar Yusri.

Kasus ini sedang ditangani oleh Bidpropam Polda Metro Jaya dan Pomdam Jaya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC