Channel9.id – New York. Indonesia meminta situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai bentuk kekerasan yang berdampak pada warga sipil.
Hal itu disampaikan diplomat Indonesia Nona Gae Luna dalam hak jawab pada General Debate Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-81 di New York, Senin (28/9/2026) waktu setempat. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pembahasan mengenai situasi Papua oleh delegasi Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Nona mengatakan pembahasan mengenai HAM di Papua perlu memperhitungkan kondisi warga sipil yang turut menjadi korban kekerasan. Menurut dia, korban tidak hanya berasal dari satu kelompok, tetapi juga mencakup guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil lainnya.
Ia mencontohkan kasus tiga pegawai negeri sipil (PNS) yang disebut gugur setelah diserang kelompok bersenjata saat mengantarkan bantuan pangan kepada masyarakat. Nona juga menyinggung penyekapan terhadap sembilan perempuan dan anak-anak.
“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Penyerangan dan pembunuhan terhadap warga sipil adalah tindakan kriminal,” ujar Nona.
Menurut Nona, persoalan HAM di Papua tetap membutuhkan pembahasan serius. Namun, pembahasan tersebut dinilai perlu mencakup berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dan tidak digunakan untuk membenarkan kekerasan ataupun mendukung separatisme.
Indonesia, kata Nona, berkewajiban melindungi seluruh warga negara dan menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kewajiban internasional di bidang HAM.
Ia juga menyatakan Indonesia menolak sikap sejumlah negara yang dinilai mengesampingkan fakta mengenai korban sipil dalam konflik Papua ketika menyampaikan tuduhan mengenai situasi HAM.
“Sikap tebang pilih tersebut merusak kredibilitas dari kepedulian terhadap hak asasi manusia yang disuarakannya,” kata Nona.
Nona mengatakan Indonesia akan terus menggunakan mekanisme yang relevan untuk melindungi warga sipil serta menangani dugaan pelanggaran HAM melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disebut sebagai salah satu lembaga yang terlibat dalam mekanisme tersebut.
Dalam forum itu, Nona juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap sistem HAM internasional. Ia menyinggung terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Dewan HAM PBB 2026 setelah enam periode menjadi anggota dewan tersebut.
Menurut Nona, posisi tersebut menunjukkan kepercayaan komunitas internasional terhadap Indonesia dalam bidang perlindungan HAM.
“Indonesia telah dan akan selalu menjadi mitra penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan, mendukung demokrasi dan hak asasi, serta memajukan pembangunan berkesinambungan,” pungkasnya.
HT
