Channel9.id-Jakarta. Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengaktifkan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Aktivasi ratusan dapur tersebut dimulai Jumat, 2 Oktober 2026. Sebanyak 480 SPPG itu tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota, dengan fokus awal diarahkan ke wilayah Indonesia Timur.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan 480 SPPG yang diaktifkan terdiri dari 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.
“Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali,” kata Sudaryono dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram resmi BGN, Rabu (30/9/2026).
Ke-480 SPPG tersebut berada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Meski aktivasi dimulai 2 Oktober, seluruh dapur tidak serta-merta langsung melayani penerima manfaat. BGN masih akan melakukan sejumlah tahapan, mulai dari pelatihan penjamah makanan hingga persiapan operasional dan penambahan penerima manfaat secara bertahap.
“Dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi di tanggal 2,” ujar Sudaryono.
Aktivasi akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di masing-masing wilayah. Sudaryono dijadwalkan berada di Maluku, sementara Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II ditempatkan di provinsi lainnya.
Setelah 2 Oktober, BGN juga akan kembali membuka SPPG di wilayah lain secara bertahap. Prioritas diberikan kepada daerah 3T, wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi, serta daerah yang banyak menerima aduan terkait sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG.
Daerah yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi perhatian karena memiliki tantangan distribusi dan akses layanan yang lebih besar.
Di sisi lain, perluasan layanan MBG dilakukan bersamaan dengan pembenahan tata kelola SPPG. Pada September 2026, BGN menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sebelumnya, BGN juga menghentikan sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS. Empat SPPG bahkan dihentikan secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran operasional.
Sudaryono menegaskan penentuan SPPG yang diaktifkan kembali dilakukan berdasarkan sistem dan basis data BGN. Dia meminta masyarakat maupun calon mitra berhati-hati terhadap pihak yang mengaku dapat mengurus aktivasi dapur atas nama BGN.
“Jadi kami tidak mengotorisasi siapa pun, tidak mengotorisasi asosiasi mana pun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi mana pun,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan pungutan atau imbalan kepada pihak yang menjanjikan percepatan aktivasi SPPG.
Menurut Sudaryono, BGN yang akan menghubungi mitra berdasarkan hasil pemetaan sistem, kemudian menempatkan kepala SPPG dan mengaktifkan virtual account (VA).
Perluasan SPPG ini juga dibarengi dengan penguatan pengawasan terhadap dapur yang telah beroperasi. BGN menyatakan keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama, termasuk melalui standardisasi dapur, peningkatan kapasitas penjamah makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.
Hingga 16 September 2026, BGN mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu Rp218,77 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi hingga periode tersebut.
Selain memperluas layanan, BGN mendorong penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam memasok kebutuhan SPPG. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendukung keberlanjutan program MBG, tetapi juga memperluas dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Setelah aktivasi 480 SPPG pada 2 Oktober, pembukaan dapur MBG akan dilanjutkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan, hasil pemetaan sistem, kondisi wilayah, serta data penerima manfaat. Wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi tetap menjadi prioritas.
Baca juga: Anggota DPR Minta BGN Beri Kompensasi Siswi Hilang Ingatan Diduga Keracunan MBG
