Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian melantik Mayjen TNI Edi Nurhabad sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Pelantikan berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (30/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121/TPA Tahun 2026.
Tito yang juga menjabat Kepala BNPP mengatakan penempatan personel TNI aktif di BNPP telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Tito berharap kehadiran Edi dapat memperkuat kinerja BNPP, khususnya dalam menangani persoalan infrastruktur di kawasan perbatasan.
“Khusus untuk di bidang infrastruktur ini, saya minta nanti Pak Edi Nurhabad, dan juga seluruh direktur yang ada, tiga direktur yang di bawah, serta para kasubdit yang ada, benar-benar bisa memahami, memetakan permasalahan-permasalahan infrastruktur di perbatasan,” kata Tito.
Menurut Tito, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian agar tidak ada wilayah maupun masyarakat yang tertinggal. Infrastruktur yang dibangun secara merata juga dinilai dapat memperkuat rasa keadilan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Namun, Tito mengingatkan tidak seluruh kebutuhan dapat dikerjakan sekaligus. Karena itu, BNPP diminta menyusun skala prioritas dan roadmap pembangunan secara bertahap.
“Jadi, pahami problem, petakan problem di bidang infrastruktur perbatasan, dibuat prioritas mana yang diperlukan, karena pasti banyak sekali, enggak semua bisa dikerjakan. Dibuat roadmap 2027 mau bikin apa, 2028 mau bikin apa, 2029 kira-kira apa,” ujarnya.
Tito juga meminta BNPP memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, berbagai program pemerintah seperti pembangunan perumahan rakyat, jembatan, revitalisasi sekolah dan program lainnya perlu disinergikan dengan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Dalam hal program perumahan rakyat, Tito meminta BNPP ikut memperkuat program yang tengah dijalankan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Program tersebut dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Tito juga meminta jajaran BNPP tidak ragu menyampaikan persoalan maupun masukan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
“Jangan segan melapor, menyampaikan informasi, kalau memang perlu memberikan suatu masukan yang bagus, dan dianggap urgent, temui saya,” tegasnya.
Baca juga: HUT ke-16 BNPP, Tito Dorong Perbatasan Jadi Halaman Depan Indonesia
