Channel9.id, Jakarta – Kursi Wakil Presiden RI yang lowong pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026) memicu dinamika kalkulasi politik di lingkaran Istana. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mulai mengerucutkan sejumlah opsi figur pengganti yang dinilai akan menentukan stabilitas pemerintahan serta peta koalisi menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Mengutip laporan The Straits Times, terdapat tiga nama yang mengemuka dalam diskusi internal, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Ketua DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani.
Sumber internal yang mengetahui pembahasan tersebut menyebutkan bahwa dua orang kepercayaan terdekat Prabowo telah menyodorkan dua figur dari internal Partai Gerindra. Satu pihak mendorong Muzani yang dinilai memiliki kekuatan jaringan parlemen serta pengalaman panjang sebagai Sekjen Gerindra selama 17 tahun hingga 2025. Sementara itu, pihak lainnya mengusulkan Sugiono atas pertimbangan faktor loyalitas dan keselarasan garis komando.
Pemilihan figur dari sesama kader Gerindra dipandang mampu meminimalkan risiko munculnya pusat kekuasaan baru atau manuver politik independen di kursi wakil presiden. Meski demikian, opsi internal partai dinilai berpotensi memicu dinamika di antara mitra koalisi seperti Partai Golkar, PKB, maupun PAN, yang selama ini menempati posisi strategis di jajaran kabinet.
Opsi Eksternal dan Kalkulasi Stabilitas Legislatif
Di luar lingkaran Gerindra, nama Puan Maharani mencuat sebagai representasi opsi stabilitas politik. Analis politik Universitas Multimedia Nusantara, Ambang Priyonggo, menilai bahwa merangkul figur dari PDI-P yang saat ini menjadi satu-satunya partai besar di luar koalisi akan memberikan legitimasi politik yang kuat serta kendali penuh bagi pemerintah di parlemen, didukung oleh jaringan akar rumput partai tersebut.
Namun, analis politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menyoroti bahwa merangkul PDI-P membawa konsekuensi politik tersendiri. Partai-partai koalisi pengusung awal diprediksi akan menuntut kompensasi, salah satunya melalui perombakan (reshuffle) kabinet. Di sisi lain, internal PDI-P sendiri dilaporkan masih terbelah antara pandangan untuk tetap berada di luar pemerintahan atau bergabung dengan syarat memperoleh jatah kursi menteri.
Terkait kalkulasi Pilpres 2029, Firman menilai Prabowo akan mempertimbangkan faktor keselarasan jangka panjang agar figur wakil presiden tidak bertransformasi menjadi kompetitor pada kontestasi mendatang. Dalam konteks ini, figur internal Gerindra dinilai paling selaras dengan komando Presiden, sementara opsi terhadap Puan memerlukan kesepakatan politik jangka panjang untuk kembali berpasangan pada 2029.
Selain figur politik, opsi memunculkan kalangan teknokrat atau figur nonpartai juga turut disorot oleh kalangan pengamat dan ekonom. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpandangan bahwa figur yang ideal adalah sosok yang mampu menjaga stabilitas koalisi serta tidak menjadi rival bagi Gerindra pada siklus pemilu berikutnya. Sejumlah nama di luar lingkar utama seperti Mahfud MD, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Sandiaga Uno turut disebut sebagai alternatif yang relatif moderat apabila opsi koalisi lintas partai tidak tercapai.
Secara konstitusional, pengisian jabatan wakil presiden merujuk pada mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD. Menyusul pernyataan kekosongan jabatan pada 12 November 2026, Presiden memiliki tenggat waktu 14 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden, sebelum nantinya dipilih dalam sidang MPR dalam kurun waktu maksimal 60 hari kerja.
