Channel9.id, Jakarta – Indonesia menghadapi kesenjangan pembiayaan (funding gap) hingga US$1,7 triliun untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030. Guna menutup celah anggaran raksasa tersebut, pemerintah bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) resmi meluncurkan Indonesia Country Platform dari Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance.
Diresmikan di sela ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, platform pembiayaan campuran (blended finance) ini dirancang untuk menjembatani proyek-proyek strategis nasional dengan modal swasta, investor global, serta lembaga pembiayaan pembangunan. Indonesia terpilih menjadi satu dari tiga negara pelopor (pilot country) bersama Kenya dan Kolombia untuk mengimplementasikan hasil Fourth International Conference on Financing for Development (FFD4) di Sevilla, Spanyol.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, menegaskan bahwa keterlibatan modal swasta secara masif menjadi kunci utama untuk menutupi defisit pembiayaan SDGs tersebut.
“Menutup kesenjangan pembiayaan SDGs membutuhkan mobilisasi sumber daya yang jauh lebih besar, termasuk dari sektor swasta. Yang penting adalah memastikan kolaborasi ini diterjemahkan menjadi strategi dan inisiatif pembiayaan yang konkret, dapat diperluas, dan memberikan dampak nyata,” ujar Putut.
UN Resident Coordinator di Indonesia, Gita Sabharwal, menambahkan bahwa Country Platform berfungsi sebagai mekanisme praktis untuk mengonversi komitmen pembiayaan global menjadi pipa proyek (project pipeline) yang layak dibiayai (bankable).
Sektor Rumput Laut Jadi Proyek Percontohan
Dari sisi dunia usaha, APINDO mengarahkan implementasi perdana GISD Country Platform pada pengembangan rantai nilai industri rumput laut berkelanjutan melalui inisiatif Indonesia Seaweed Incorporated (ISI).
Ketua Umum APINDO sekaligus Co-Chair FFD4 Business Steering Committee, Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa sektor swasta tidak hanya membawa ekuitas, tetapi juga jaringan, teknologi, dan kapabilitas ekosistem bisnis dari hulu ke hilir.
“Di Indonesia, kami memfokuskan upaya ini pada sektor rumput laut melalui Indonesia Seaweed Incorporated. Platform ini memberikan ruang untuk menghubungkan kapasitas dunia usaha dengan agenda strategis pembangunan secara lebih terstruktur,” jelas Shinta.
Guna memperkuat rantai pasok industri rumput laut nasional, APINDO telah menggalang kemitraan strategis dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah lembaga keuangan global dan organisasi konservasi, termasuk Standard Chartered, Conservation International, Konservasi Indonesia, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).
