Channel9.id, Jakarta – Penyebaran hoaks di media sosial tidak hanya menjadi persoalan informasi. Ketika informasi palsu, disinformasi, dan fitnah terus beredar dan dikonsumsi berulang, dampaknya juga perlu dilihat dari sisi psikologis masyarakat.
Direktur Komunikasi Institut Media & Ruang Publik Indonesia (IMPRESI), Dr. (Cand) Yusuf Mars, mengatakan masyarakat saat ini menghadapi arus informasi yang sangat cepat, sementara kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi belum selalu berjalan seimbang.
“Hoaks bukan hanya membuat orang percaya pada informasi yang salah. Ketika seseorang terus-menerus menerima informasi yang menakutkan, provokatif, atau menyesatkan, tentu ada beban psikologis yang perlu diperhatikan. Karena itu, persoalan hoaks juga berkaitan dengan kesehatan mental,” ujar Yusuf Mars.
Data Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO) menunjukkan persoalan hoaks masih cukup besar. Dalam periode 21 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025, MAFINDO mencatat 1.593 kasus hoaks, dengan 773 kasus atau 48,5 persen di antaranya bertema politik.
Temuan itu diperkuat laporan Evident Institute Kaleidoskop Kebohongan Publik 2025 dan Tantangan 2026. Sepanjang 2025, Evident mencatat 996 entri disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) bertema politik, menjadikannya kategori terbesar dalam pemantauan tersebut.
Menurut Yusuf, tingginya temuan pada isu politik perlu menjadi perhatian karena informasi palsu dalam isu tersebut tidak hanya menyasar fakta, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan dan kepercayaan antarwarga.
“Kalau informasi palsu masuk ke wilayah politik, dampaknya bisa lebih panjang. Orang bukan hanya menerima informasi yang keliru, tetapi bisa ikut membangun prasangka terhadap kelompok atau orang yang berbeda pilihan,” katanya.
Ada Kaitannya dengan Kesehatan Mental
Hubungan antara paparan informasi palsu dan kesehatan mental juga mulai mendapat perhatian dalam penelitian terbaru.
Studi yang diterbitkan Scientific Reports pada Oktober 2025 terhadap 1.850 remaja dan dewasa muda di Vietnam menemukan bahwa frekuensi paparan fake news berkaitan dengan skor gejala depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Sebanyak 68,8 persen responden melaporkan setidaknya sesekali terpapar fake news di media sosial.
Penelitian lain yang diterbitkan BMC Psychology pada Juli 2026 terhadap 565 mahasiswa di Bangladesh juga meneliti hubungan paparan misinformation dan disinformation dengan kesehatan mental menggunakan indikator kecemasan dan depresi.
Kedua penelitian tersebut bersifat cross-sectional, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa hoaks secara langsung menyebabkan depresi atau kecemasan. Namun, temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang layak diperhatikan.
“Kita tidak boleh mengatakan bahwa satu hoaks otomatis membuat seseorang mengalami gangguan mental. Tetapi kalau seseorang terus berada dalam arus informasi yang penuh ketakutan, konflik, dan informasi yang menyesatkan, kondisi itu patut diperhatikan,” ujar Yusuf.
IMPRESI Dorong Jeda Sebelum Sebar
IMPRESI mendorong masyarakat membangun kebiasaan “jeda sebelum sebar”. Sebelum membagikan informasi, masyarakat diminta memeriksa sumber, tanggal dan konteks informasi, kemudian membandingkannya dengan sumber lain yang kredibel.
Masyarakat juga tidak perlu ikut menyebarkan hoaks hanya untuk membantahnya. Semakin banyak sebuah konten dibagikan, semakin besar pula peluang konten tersebut mendapatkan perhatian.
“Jangan langsung percaya, tetapi jangan juga langsung menyebarkan. Beri waktu untuk memeriksa. Kalau sumbernya tidak jelas, lebih baik tahan dulu,” kata Yusuf.
IMPRESI mengajak pemerintah, media, platform digital, sekolah, kampus, komunitas, dan masyarakat memperkuat literasi informasi. Kemampuan mengenali hoaks, menurut IMPRESI, perlu menjadi kebiasaan sehari-hari.
Bagi IMPRESI, upaya menghadapi hoaks tidak cukup hanya dilakukan setelah sebuah informasi menjadi viral.
Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memeriksa informasi sejak pertama kali menerimanya.
“Jangan biarkan hoaks menguasai ruang publik kita. Periksa sebelum percaya, pikirkan sebelum membagikan. Karena ruang publik yang sehat hanya bisa dibangun dari informasi yang benar dan masyarakat yang kritis,” ujar Yusuf.
Tentang IMPRESI
Institut Media & Ruang Publik Indonesia (IMPRESI) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang Riset Media, Komunikasi, Literasi Informasi, dan Kajian Ruang Publik di era digital.
IMPRESI mendorong penguatan literasi informasi dan komunikasi publik yang sehat, berbasis data, serta dapat dipertanggungjawabkan. IMPRESI juga memberi perhatian pada berbagai perubahan yang terjadi di ruang digital, termasuk penyebaran hoaks, disinformasi, perkembangan teknologi, serta dampaknya terhadap masyarakat.
