Channel9.id, Jakarta – Pemerintah mengandalkan optimalisasi pasokan pangan dalam negeri untuk meredam gejolak inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) menjelang akhir tahun 2026. Langkah ini diambil guna menjaga agar laju inflasi pangan tetap berada dalam koridor target pemerintah pada rentang 3% hingga 5%.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan secara tahunan (year-on-year) pada September 2026 didominasi oleh pergerakan harga tiga komoditas utama: beras, daging ayam ras, dan cabai rawit. Menanggapi fluktuasi tersebut, data Proyeksi Neraca Pangan pemerintah mengonfirmasi bahwa produksi domestik masih dalam kondisi surplus.
Tercatat, estimasi surplus produksi beras terhadap kebutuhan nasional mencapai 3,56 juta ton, daging ayam ras sebesar 775 ribu ton, dan cabai rawit sebesar 638,5 ribu ton.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa melimpahnya pasokan dalam negeri menghilangkan urgensi impor untuk ketiga komoditas tersebut.
“Produksi daging ayam, cabai, dan beras dari peternak dan petani kita banyak. Indonesia pun tidak perlu impor, bahkan sudah mulai ekspor. Harga di produsen dan konsumen harus sama-sama baik,” ujar Amran di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Akselerasi Intervensi Distribusi dan SPHP
Guna mengintervensi kenaikan harga di tingkat konsumen, pemerintah memperkuat efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir. Di sektor hulu komoditas perunggasan, Bapanas bersama Perum Bulog menggulirkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan untuk menekan biaya input produksi peternak.
Sementara untuk mengatasi ketimpangan harga antardaerah pada komoditas cabai rawit dan daging ayam, Bapanas mengoptimalkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan mengucurkan subsidi biaya angkut dari wilayah surplus ke daerah defisit. Hingga awal Oktober 2026, FDP cabai rawit yang melibatkan petani pembina (Champion Cabai) telah memobilisasi ribuan kilogram pasokan, termasuk dari Enrekang ke Pasar Induk Kramat Jati Jakarta.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menyebutkan bahwa alokasi anggaran FDP masih memadai untuk menyerap kelebihan pasokan dari sentra produksi. Selain itu, penetrasi Gerakan Pangan Murah (GPM) juga diperluas hingga mencapai 9.333 kali pelaksanaan di 453 kabupaten/kota sepanjang tahun berjalan.
Khusus untuk menstabilkan komoditas beras hingga akhir tahun, Bapanas mengambil langkah cepat dengan menerbitkan penugasan tambahan SPHP beras kepada Perum Bulog. Setelah penugasan tahap pertama sebanyak 829 ribu ton terealisasi penuh per 23 September 2026, Bulog kini mendapat penugasan tambahan sebesar 74,18 ribu ton, disusul alokasi lanjutan sekitar 125 ribu ton yang sedang diproses.
Langkah stabilisasi tersebut juga diperkuat oleh persiapan penyaluran Bantuan Pangan Beras tahap ketiga untuk periode Oktober–Desember 2026. Program direktif Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total alokasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 997 ribu ton.
