Channel9.id – Jakarta. Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) memastikan kerja sama maritim Indonesia dengan China tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
“Kerja sama Indonesia dan China sebagaimana telah disepakati bersama tidak akan berdampak pada kedaulatan dan yurisdiksi kita terutama di Laut Natuna Utara sebagaimana yang diisukan itu,” kata BG di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).
BG mengatakan kerja sama dengan China tersebut telah mempertimbangkan dari segi hukum secara matang. Kerja sama itu, kata BG, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982.
Ia mengatakan prinsip yang ditekankan dalam kerja sama itu adalah saling menghormati, kesetaraan, saling menguntungkan dan membangun konsensus sesuai dengan peraturan negara masing-masing.
“Artinya Indonesia selama ini kita tetap berpedoman pada UU Nomor 17 tahun 1985 yang merupakan ratifikasi dari Unclos 1982, dengan aturan turunannya itu tetap berlaku,” ujarnya.
Ia menjelaskan pernyataan bersama RI-China itu merupakan terobosan baru Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menciptakan kestabilan di kawasan, khususnya Laut Natuna Utara.
“Kesepakatan ini justru dicoba oleh Bapak Presiden itu terobosan baru dalam rangka menciptakan kestabilan di kawasan. Kestabilan kerja sama keamanan dengan membentuk joint operation. Jadi tidak saling curiga, tetapi kerja sama dalam rangka mengikat semua pihak,” tutur BG.
“Dan titik tekannya kemarin lebih banyak di bidang ekonomi, khususnya di bidang perikanan konservasi perikanan,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping menyepakati pernyataan bersama dalam kunjungan Prabowo ke Negeri Tirai Bambu tersebut. Ada 14 poin yang termaktub dalam pernyataan bersama tersebut, di mana poin ke-9 menjadi sorotan terkait dengan batas Laut China Selatan.
Poin ke-9 itu berbunyi: kedua pihak akan bersama-sama menciptakan lebih banyak terobosan dalam kerja sama maritim.
Kedua pihak menekankan kerja sama maritim sebagai komponen penting dalam kerja sama strategis komprehensif antara China dan Indonesia. Mereka akan secara aktif menjajaki dan melaksanakan lebih banyak proyek kerja sama maritim, menciptakan lebih banyak terobosan positif, bersama-sama menjaga perdamaian dan ketenangan di laut, memperbaiki sistem tata kelola maritim, menjaga laut tetap bersih dan indah, serta mencapai kesejahteraan maritim.
Kedua pihak juga mencapai kesepahaman penting tentang pengembangan bersama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih, serta sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama Antar-Pemerintah guna menjajaki dan memajukan kerja sama terkait berdasarkan prinsip “saling menghormati, kesetaraan, manfaat bersama, fleksibilitas, pragmatisme, dan pembangunan konsensus,” sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
HT
