Channel9.id. Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera melalui rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) infrastruktur serta pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Proses tersebut ditargetkan berlangsung hingga 2028, mengingat luasnya dampak kerusakan dan tantangan bencana susulan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan, penanganan di berbagai sektor terus berjalan sesuai rencana induk yang telah disusun pemerintah.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta fasilitas UMKM pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (28/10/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Apri Artoto.
Tito menjelaskan, proses pemulihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena mencakup berbagai infrastruktur dan fasilitas masyarakat yang terdampak bencana.
“Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028,” kata Tito.
Kementerian PU menjadi salah satu instansi yang memegang peran penting dalam proses tersebut. Penanganan meliputi perbaikan jalan, sungai, jembatan, hingga fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana.
Tito juga menyoroti persoalan sedimentasi sungai yang perlu segera ditangani untuk mengurangi risiko banjir berulang. Menurutnya, penumpukan sedimen dapat memperbesar potensi banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.
“Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi,” ujarnya.
Tantangan pemulihan semakin besar ketika bencana susulan kembali merusak infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki. Meski demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan upaya penanganan demi melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
“Tapi itu tantangannya kita, kita enggak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen Kementerian PU Apri Artoto memaparkan perkembangan penanganan infrastruktur sepanjang 2026. Pekerjaan tersebut mencakup pemulihan jaringan irigasi, sungai, jembatan dan jalan nasional, serta fasilitas kesehatan dan tempat ibadah.
Apri menegaskan, kementeriannya terus mendorong agar proses pemulihan berjalan dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan keberlanjutan hasil pembangunan.
“Proses pemulihan akan terus kami dorong agar tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dari agenda rehab-rekon. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, kementeriannya bertugas mendorong pemulihan aktivitas usaha di tiga provinsi terdampak bencana.
Upaya tersebut dilakukan melalui empat program utama, yakni penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi 200.000 usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, serta penyediaan layanan Klinik UMKM Bangkit.
Maman menyebutkan, pelaksanaan program-program tersebut telah berjalan secara bertahap di daerah terdampak.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam Satgas PRR, pemerintah berupaya memastikan pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur yang rusak, tetapi juga keberlangsungan usaha masyarakat. Dengan demikian, perbaikan fasilitas publik dan pemulihan kegiatan ekonomi dapat berjalan beriringan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028.
Baca juga: Tito: Fasilitas Kesehatan Pascabencana Sumatera Hampir Pulih 100 Persen
