Oleh: Arcandra Tahar*
Channel9.id-Jakarta. Majalah The Economist dalam edisi minggu pertama bulan November 2026 menulis artikel menarik tentang rencana perubahan kebijakan energi Inggris dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global yang memengaruhi ekonomi Inggris secara signifikan. Hal ini menarik untuk dianalisis karena akan terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam cara Inggris memandang kebijakan energi.
Negara yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu pelopor kebijakan perubahan iklim dan transisi energi kini secara terbuka menempatkan energi yang terjangkau sebagai prioritas utama, bukan energi terbarukan yang cenderung lebih mahal.
Apakah hal ini berpotensi memperlambat agenda energi hijau di Inggris? Secara positif, kita masih berasumsi bahwa perubahan strategi ini tidak berarti Inggris akan meninggalkan agenda lingkungan secara tiba-tiba. Yang berubah adalah urutan prioritas dan pendekatan dalam menjalankan transisi energi.
Mengapa Inggris mengubah prioritasnya? Ada beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi petunjuk perubahan strategi ini. Pertama, harga energi yang terjangkau (affordability) sudah masuk dalam ranah persoalan politik dan ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat Inggris menghadapi kenaikan harga listrik dan gas yang signifikan. Krisis energi 2022–2023, yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina dan gangguan pada pasar gas internasional, memberikan pelajaran bahwa ketergantungan pada pasar energi global memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dengan dasar inilah, pemerintah baru Inggris di bawah Perdana Menteri Andy Burnham menyadari bahwa energi bukan hanya sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga merupakan kebutuhan dasar rumah tangga dan penentu daya saing industri.
Faktor kedua yang menyebabkan Inggris mengubah prioritasnya adalah bahwa energi hijau tidak otomatis berarti energi murah. Inggris telah melakukan investasi besar dalam energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai (offshore wind). Tanpa baterai sebagai penyimpan daya, pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai memang bisa lebih murah. Namun demikian, karena sifat intermiten atau ketidakpastian energi yang dibangkitkan, diperlukan sumber pembangkit listrik lain untuk menstabilkan daya yang dialirkan ke konsumen.
Pilihannya adalah menggunakan baterai, yang otomatis menaikkan biaya pembangkitan, atau menggunakan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas). Terhadap opsi itu, Inggris tampaknya lebih banyak memilih menggunakan PLTG sebagai penstabil daya. Kita tahu harga listrik yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh harga gas alam. Kenaikan harga gas alam dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan biaya listrik secara keseluruhan di Inggris ikut naik. Akibatnya, meski sebagian besar listrik dihasilkan dari energi terbarukan dengan biaya operasi rendah, harga akhir listrik di Inggris sangat dipengaruhi oleh harga gas alam.
Dengan demikian, membangun energi terbarukan saja belum cukup untuk menjamin harga listrik yang murah. Dibutuhkan banyak hal, seperti infrastruktur transmisi dan distribusi, penyimpanan energi (energy storage), interkoneksi antarwilayah, dan mekanisme penentuan harga listrik.
Faktor ketiga yang menyebabkan Inggris mengubah prioritasnya adalah daya saing industri yang menjadi kurang kompetitif akibat harga energi yang mahal. Jika harga listrik di Inggris lebih mahal dibandingkan dengan harga listrik di negara pesaing di Eropa atau Asia, industri manufaktur akan menghadapi persoalan daya saing. Dampaknya bisa berupa perpindahan investasi industri baru ke negara lain atau pengurangan kapasitas produksi oleh industri yang sudah ada.
Inilah yang ditakutkan oleh pemerintah Inggris. Akibat daya saing yang lemah, lapangan pekerjaan berkurang dan ketergantungan terhadap produk impor meningkat. Ini menciptakan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah ingin mempercepat dekarbonisasi. Di sisi lain, pemerintah tidak ingin kehilangan basis industrinya. Karena itu, kebijakan energi tidak bisa hanya dilihat dari perspektif lingkungan. Kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan daya saing industri.
Faktor keempat yang menyebabkan Inggris mengubah prioritasnya adalah bahwa keamanan energi kembali menjadi prioritas, bukan transisi energi. Krisis energi mengubah cara negara-negara Eropa memandang keamanan energi. Sebelumnya, banyak negara lebih menekankan efisiensi pasar dan pengurangan emisi. Sewaktu krisis terjadi, ketersediaan energi dengan harga terjangkau menjadi fokus utama. Apakah itu berarti bahwa transisi energi harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah setelah keamanan energi tercapai? Silakan jadikan hal ini sebagai bahan diskusi.
Pelajaran apa yang bisa diambil dari perubahan strategi kebijakan energi di Inggris? Perlu diingat bahwa banyak negara sedang menghadapi persoalan yang sama, meskipun dengan kondisi sumber daya dan struktur ekonomi yang berbeda. Pertama, jangan menjadikan energi hijau sebagai tujuan yang terpisah dari pembangunan ekonomi. Bagaimana menyediakan energi yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi emisi jauh lebih penting daripada sekadar berapa besar kapasitas energi terbarukan yang berhasil dibangun.
Pelajaran kedua adalah jangan mengabaikan transisi energi. Lakukanlah dengan cara yang bijak sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daya beli masyarakat. Ketika pemerintah mewajibkan penggunaan teknologi yang lebih mahal, memberikan subsidi, atau membebankan biaya pembangunan infrastruktur kepada konsumen, harus ada analisis mengenai siapa yang akhirnya membayar. Semoga menjadi bahan renungan kita bersama.
*Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo
Baca juga: Lima Strategi Jepang dalam Membangun Keamanan Energi
