Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI akan mulai memproses usulan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak sah pada Selasa (10/11/2026).
Dasco mengatakan DPR telah menerima sejumlah usulan terkait putusan tersebut. Usulan datang dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR dari berbagai fraksi.
Namun, pembahasan selama masa reses baru dilakukan secara informal. DPR baru dapat memulai proses resmi setelah masa sidang dibuka kembali pada Selasa.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, sebagaimana dikutip Channel9.id, Senin (9/11/2026).
Dia mengatakan DPR akan menentukan sikap setelah masa sidang kembali berlangsung. Dasco belum merinci bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan lembaga legislatif tersebut.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, MA melalui putusan kasasi mengabulkan gugatan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Surat tersebut menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalam petitum gugatannya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Dia juga meminta surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta tergugat dihukum membayar biaya perkara.
MA mengabulkan seluruh gugatan tersebut. Amar putusan kasasi menyebutkan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
HT
