Oleh: Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D.*
Channel9.id-Jakarta. Perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, atau besarnya investasi. Ada fondasi yang jauh lebih mendasar, yakni kualitas institusi negara. Institusi yang kuat mampu menghadirkan aturan main yang jelas, kepastian hukum, serta iklim usaha yang sehat. Sebaliknya, ketika kekuasaan politik justru merusak institusi dan melemahkan aturan, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dapat menghambat kegiatan ekonomi produktif.
Politik seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan kesejahteraan. Namun, ketika kekuasaan dijalankan tanpa pengawasan dan keseimbangan, politik justru berpotensi membunuh bisnis. Ketidakpastian hukum, kebijakan yang berubah-ubah, serta intervensi kepentingan kelompok tertentu dapat membuat dunia usaha kehilangan kepercayaan terhadap negara.
Dalam buku Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James A. Robinson menjelaskan bahwa kegagalan suatu negara tidak semata-mata disebabkan oleh faktor geografis, sumber daya alam, budaya, atau keterbatasan pengetahuan. Persoalan mendasarnya dapat terletak pada institusi politik dan ekonomi yang dibangun untuk melayani kepentingan segelintir elite. Ketika kekuasaan terkonsentrasi tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, institusi kehilangan fungsinya sebagai penjaga kepentingan publik.
Situasi tersebut dapat semakin buruk ketika kepemimpinan dijalankan secara otoritatif. Pemimpin yang merasa paling mengetahui segala hal cenderung mengabaikan pandangan teknokrat, akademisi, dan para ahli. Kritik dianggap sebagai gangguan, sementara masukan yang berbeda tidak memperoleh ruang yang semestinya. Akibatnya, birokrasi terjebak dalam budaya Asal Bapak Senang (ABS), ketika pejabat lebih memilih menyampaikan laporan yang menyenangkan atasan daripada mengungkap persoalan sebenarnya.
Padahal, kebijakan ekonomi membutuhkan informasi yang jujur dan analisis yang objektif. Pemerintah tidak mungkin mengambil keputusan tepat apabila data dan masukan yang diterima telah disaring demi kepentingan politik. Dalam kondisi seperti itu, kesalahan kebijakan berpotensi terus berulang karena tidak tersedia ruang yang sehat untuk melakukan koreksi.
Persoalan lain muncul ketika hubungan antara kekuasaan dan dunia usaha berubah menjadi hubungan transaksional. Kerja sama pemerintah dengan sektor swasta tentu diperlukan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hubungan tersebut harus berlangsung secara transparan dan berdasarkan persaingan yang sehat. Ketika akses terhadap kebijakan, perizinan, proyek, dan sumber daya negara hanya dinikmati kelompok bisnis tertentu karena kedekatannya dengan penguasa, yang tumbuh bukanlah iklim usaha yang sehat, melainkan oligarki dan praktik pemburuan rente.
Lebih berbahaya apabila pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan bisnis pribadi, keluarga, atau kelompok dekatnya. Batas antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi menjadi kabur. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru berpotensi menjadi alat akumulasi keuntungan bagi kelompok tertentu.
Praktik semacam ini menciptakan persaingan yang tidak adil. Pengusaha yang mengandalkan inovasi, efisiensi, dan produktivitas harus berhadapan dengan pelaku usaha yang memperoleh keistimewaan melalui akses politik. Akibatnya, pasar tidak lagi ditentukan oleh kemampuan dan kualitas, melainkan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan. Jika kondisi ini dibiarkan, bisnis produktif akan kehilangan ruang untuk berkembang.
Karena itu, kebijakan ekonomi tidak boleh hanya bergantung pada intuisi atau kehendak personal pemimpin. Setiap keputusan publik harus didasarkan pada data, kajian ilmiah, analisis rasional, dan perhitungan risiko yang matang. Prinsip evidence-based policy perlu menjadi landasan agar kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Peran teknokrat dan para ahli sangat penting dalam proses tersebut. Pemerintah harus membuka ruang bagi perbedaan pendapat, kritik, dan evaluasi. Kebijakan yang terlihat menarik secara politik belum tentu tepat secara ekonomi. Keputusan yang populer dalam jangka pendek juga belum tentu memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tanpa keterlibatan para ahli dan proses pengambilan keputusan yang terbuka, pemerintah berisiko menghasilkan kebijakan yang justru membebani masyarakat dan dunia usaha.
Kualitas institusi juga perlu dilihat dalam konteks perkembangan politik Indonesia. Saya melihat adanya gejala yang patut mendapat perhatian, terutama terkait konsentrasi kekuasaan, melemahnya fungsi pengawasan, dan berkurangnya ruang kontrol terhadap pemerintah. Parlemen dan oposisi seharusnya menjalankan fungsi pengawasan secara efektif agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas.
Saya juga menyoroti dugaan penyalahgunaan institusi dan aparat negara untuk kepentingan politik, termasuk dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah pihak. Persoalan semacam ini harus ditelusuri secara transparan dan berdasarkan hukum. Independensi aparat serta profesionalisme lembaga negara merupakan syarat penting bagi tegaknya kepastian hukum.
Bagi dunia usaha, kepastian hukum bukan sekadar persoalan administrasi. Investor membutuhkan jaminan bahwa kontrak dihormati, hak kepemilikan dilindungi, perizinan dijalankan secara adil, dan aparat negara bekerja berdasarkan hukum. Ketika institusi tidak lagi independen dan profesional, risiko usaha meningkat. Kepercayaan investor pun dapat melemah, sementara pelaku usaha dalam negeri menghadapi ketidakpastian dalam mengembangkan bisnisnya.
Pada akhirnya, pengawasan terhadap kekuasaan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada parlemen. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki peran penting untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Partisipasi publik, kebebasan menyampaikan pendapat, pers yang independen, serta keberanian masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dijaga.
Pengalaman politik Indonesia juga menunjukkan pentingnya pembatasan masa kekuasaan. Saya menilai kegagalan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak terlepas dari dinamika dan sikap politik berbagai kekuatan, termasuk Megawati Soekarnoputri. Hal ini menjadi pengingat bahwa konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat.
Keberhasilan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas institusi politik dan tata kelola negara. Bisnis membutuhkan negara yang kuat, tetapi kekuatan tersebut harus berdiri di atas hukum, bukan kehendak personal penguasa. Negara harus menjadi penjaga persaingan yang sehat, pelindung hak masyarakat, dan pemberi kepastian bagi seluruh pelaku usaha.
Politik seharusnya menciptakan ruang bagi kegiatan ekonomi produktif, bukan mematikannya. Ketika kekuasaan merusak aturan main, mengabaikan keahlian, dan membiarkan kepentingan pribadi menguasai kebijakan publik, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan bisnis, melainkan juga kesejahteraan rakyat dan keberlangsungan negara.
*Dua Tahun Gerak Nyata di Sektor Pendidikan, Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Terus Diperluas
Baca juga: Prabowo Mau Gratiskan Pendidikan hingga PTN, Didik J Rachbini: Tinggal Lanjutkan Fondasi yang Ada
*Rektor Universitas Paramadina
