Channel9.id-Jakarta.Presiden Prabowo Subianto berencana menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini menilai gagasan tersebut bukan hal mustahil karena fondasinya sudah dibangun sejak pemerintahan sebelumnya.
Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026). Prabowo mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan gratis dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri.
Didik menilai pemerintah saat ini tinggal memperluas kebijakan yang sudah berjalan. Menurut dia, sebagian fondasi pendidikan gratis telah dibangun sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama melalui kebijakan wajib belajar dan dukungan pembiayaan operasional sekolah.
“Bukan hal yang mustahil menjalankan pendidikan gratis karena lebih separuhnya sudah selesai dijalankan oleh SBY 20 tahun yang lalu,” kata Didik, Sabtu (19/09/2026).
Menurut Didik, langkah berikutnya adalah memperluas cakupan pendidikan gratis hingga jenjang SMA melalui konsep wajib belajar 15 tahun. Ia menyebut sejumlah pemerintah daerah juga telah menjalankan kebijakan pendidikan gratis hingga tingkat SMA.
“Jadi, gerakan baru Prabowo untuk pendidikan gratis sampai SMA sudah mutlak dijalankan dan Menteri Abdul Mu’ti harus mendeklarasikan wajib belajar 15 tahun,” ujarnya.
Tantangan yang lebih besar, lanjut Didik, justru berada di tingkat perguruan tinggi. Ia menyoroti sistem penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri di PTN yang menurutnya perlu ditata ulang agar akses pendidikan tidak semakin bergantung pada kemampuan ekonomi.
“Dengan adanya korupsi berulang dan adanya gerakan baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktik komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan,” kata Didik.
Ia mengusulkan agar PTN lebih fokus menjalankan fungsi pendidikan dan riset, tanpa dibebani target mencari sumber pendanaan melalui penerimaan mahasiswa. Menurutnya, pembiayaan PTN perlu diperkuat melalui anggaran pemerintah dengan tetap mempertahankan prinsip meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa.
“PTN tidak lagi dibebani tugas komersial mencari anggaran, tetapi menjadi research university utamanya PTN BH, yang sebenarnya sudah banyak yang memiliki endowment fund dari berbagai sumber,” ujarnya.
Didik juga mengusulkan efisiensi dan right sizing dalam pengelolaan PTN. Dengan penataan ukuran dan struktur kampus, pemerintah dapat memberikan dukungan operasional sesuai skala masing-masing perguruan tinggi.
Ia memperkirakan PTN utama dapat memperoleh dana operasional sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, sementara PTN yang lebih kecil berada pada kisaran Rp200-500 miliar.
Dalam skema tersebut, Didik juga membedakan peran PTN dan perguruan tinggi swasta (PTS). PTN dapat diprioritaskan bagi mahasiswa yang memenuhi standar akademik sekaligus memiliki keterbatasan ekonomi. Sementara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi dapat memilih PTS dengan pembiayaan dari masyarakat.
“Bagi mahasiswa yang mampu secara ekonomi bisa mengambil jalur PTS, yang dibiayai oleh masyarakat sehingga ada dua sumber dana pendidikan tinggi, APBN dan dana masyarakat. Mahasiswa yang tidak mampu mendapat prioritas untuk memasuki PTN tentu dengan asas meritokrasi dan kemampuan,” katanya.
Menurut Didik, pelaksanaan pendidikan gratis hingga PTN juga membutuhkan penataan ulang anggaran pendidikan. Ia menyebut sebagian anggaran pendidikan nasional dapat diarahkan untuk membiayai operasional perguruan tinggi negeri.
“Dengan mengambil sebagian kecil dari Rp769 triliun dana pendidikan, maka pendidikan gratis untuk PTN bisa dimulai,” ujarnya.
Didik menilai gagasan pendidikan gratis yang disampaikan Prabowo perlu segera diterjemahkan menjadi desain kebijakan yang jelas, termasuk mekanisme pembiayaan dan tahapan pelaksanaannya.
“Jadi menurut saya pemikiran Presiden tidak masuk akal? Tidak. Menterinya saja yang harus sigap, serius dan cerdas menerjemahkan semangat pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi negeri,” kata Didik.
Ia menilai momentum tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menata kembali pembiayaan pendidikan nasional agar lebih sejalan dengan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Pendidikan Negeri hingga Universitas Harus Gratis
