Channel9.id – Jakarta. Ekologi Maritim Indonesia mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membatalkan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan perusahaan RANS. Kerja sama senilai Rp10,7 miliar hingga Rp10,8 miliar tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad, pemilik RANS, menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Koordinator Nasional Ekologi Maritim Indonesia Marthin Hadiwinata mengatakan, posisi Raffi sebagai pejabat negara berpotensi menimbulkan persoalan apabila perusahaan yang berkaitan dengannya memperoleh keuntungan dari kerja sama dengan kementerian. Menurut Marthin, jabatan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan melalui kerja sama korporasi dengan pemerintah.
“Sehingga jelas ada ‘konflik kepentingan’ dengan penunjukan Korporasi RANS dalam kerjasama publikasi tersebut,” kata Marthin dalam keterangan tertulis yang diterima Channel9.id, Rabu (11/11/2026).
Atas dasar itu, Marthin meminta KKP membuka secara transparan bentuk dan mekanisme kerja sama dengan RANS. Dia juga mendesak agar anggaran APBN yang digunakan dalam kerja sama tersebut dikembalikan kepada negara.
Marthin juga mempersoalkan besarnya anggaran kerja sama tersebut di tengah kondisi ekonomi nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Dia menyebut jumlah penduduk miskin yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil mencapai 17,74 juta orang, termasuk 3,9 juta orang yang mengalami kemiskinan ekstrem.
Menurut dia, penggunaan anggaran hingga Rp10,8 miliar untuk kerja sama publikasi tidak mencerminkan kondisi masyarakat pesisir yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
“Kerjasama senilai Rp10,7 miliar hingga Rp10,8 miliar (berdasarkan kontrak dengan KKP) tersebut melukai hati nurani rakyat nelayan khususnya nelayan kecil dan pelaku perikanan skala kecil dan komunitas di pesisir dan pulau kecil,” ujarnya.
Dia turut menyoroti sulitnya nelayan kecil mengakses BBM bersubsidi, terutama di tengah gejolak energi global akibat perang dan invasi di sejumlah kawasan. Marthin menilai persyaratan untuk mendapatkan BBM bersubsidi masih menyulitkan nelayan kecil.
Di sisi lain, dia mempertanyakan kebijakan subsidi bagi pengusaha perikanan yang menggunakan kapal berukuran 30-200 gross tonnage (GT).
Marthin juga menyoroti persoalan transparansi. Ia mencontohkan program Kampung Nelayan Merah Putih yang menurutnya belum memiliki penjelasan terbuka mengenai dasar penentuan wilayah penerima program.
Dia khawatir ketidakjelasan tersebut membuka peluang pemanfaatan program untuk kepentingan politik. Karena itu, menurutnya, pelaksanaan program KKP perlu diawasi publik dan tidak hanya mengandalkan publikasi melalui influencer.
“Program KKP ini patutlah untuk diawasi dan pantau oleh publik, tidak ‘dipoles’ oleh influencer,” kata Marthin.
HT
