Oleh: Nailah Farhanah
Channel9.id – Jakarta. Kita sudah terlalu sering mendengar cerita, seorang aktivis yang dulu lantang menyuarakan aspirasi di jalanan, seorang akademisi yang tajam mengkritik kebijakan, atau seorang tokoh muda yang menjanjikan wajah baru dalam pemerintahan. Lalu, dengan tak disangka orang tersebut masuk ke dalam parlemen, partai, atau lingkar pemerintahan.
Beberapa tahun kemudian, nadanya melunak. Kritik berubah menjadi “masukan konstruktif” dan sikap tegas berubah menjadi “kita harus realistis”. Kisah semacam ini tidak hanya terjadi di satu negara. Di banyak demokrasi, ceritanya berulang dengan tokoh yang berbeda.
Dari sinilah pertanyaan lama muncul kembali: apakah kita perlu masuk ke dalam sistem politik untuk mengubahnya, atau justru kitalah yang akan diubah oleh sistem itu?
Tulisan ini berpendapat bahwa masuk ke dalam sistem bukan merupakan jaminan perubahan, tetapi juga bukan pengkhianatan terhadap idealisme. Menolak masuk demi menjaga kemurnian sering berarti membiarkan ruang kekuasaan diisi mereka yang tidak terbebani soal moral. Sebaliknya, masuk tanpa bekal hanya mengantar idealisme menuju kooptasi. Yang menentukan hasilnya bukan keputusan untuk masuk, melainkan syarat yang menyertainya: basis dukungan di luar sistem, akuntabilitas yang nyata, dan batas kompromi yang jelas sejak awal.
Sebelum bicara soal idealisme, kita perlu memahami lawannya. Oligarki, secara sederhana, adalah kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada segelintir elite yang menguasai sumber daya, terutama ekonomi. Ia tidak selalu tampil sebagai kediktatoran. Justru dalam demokrasi yang tampak sehat, dengan pemilu rutin dan lembaga yang lengkap, oligarki bisa bekerja paling senyap.
Sosiolog Robert Michels, lewat studinya tentang partai-partai politik awal abad ke-20, menemukan pola yang ia sebut sebagai “hukum besi oligarki”. Organisasi sebesar apa pun, bahkan yang lahir dari cita-cita demokratis, cenderung dikendalikan oleh segelintir pemimpin. Alasannya praktis, organisasi besar butuh koordinasi, keahlian, dan keputusan cepat, dan semua itu memusat pada sedikit orang. Pemimpin lalu punya kepentingan untuk bertahan, dan cita-cita awal pelan-pelan tersisih oleh kebutuhan untuk mempertahankan posisi. Artinya, orang idealis yang masuk ke sistem bukan hanya menghadapi lawan di luar dirinya, tetapi juga gravitasi struktural yang menarik semua orang ke arah yang sama.
Gravitasi itu tidak bekerja lewat paksaan. Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan bertahan bukan hanya karena kekerasan atau aturan, melainkan karena hegemoni: kemampuan kelompok dominan yang membuat pihak lain menerima cara pandang dan aturan mainnya sebagai hal yang wajar. Di sinilah kooptasi bekerja. Akses, jabatan, fasilitas, dan pergaulan perlahan membentuk cara berpikir. Orang tidak merasa sedang menyerah. Ia merasa sedang “belajar bagaimana sistem bekerja”.
Karena itu, kegagalan orang idealis di dalam sistem jarang berupa kekalahan dramatis. Lebih sering berupa pergeseran kecil yang terakumulasi. Suatu kompromi hari ini, suatu pembenaran besok, hingga suatu hari ia sudah menjadi bagian dari hal yang dulu dikritiknya. Sistem tidak perlu menang dengan menghancurkan. Ia cukup menunggu.
Meski begitu, kesimpulan bahwa idealis sebaiknya menjauhi sistem juga bermasalah. Max Weber, dalam ceramahnya “Politics as a Vocation” atau “Politik Sebagai Panggilan” membedakan dua cara dalam menilai tindakan politik. Etika keyakinan menekankan kemurnian niat, sedangkan etika tanggung jawab menuntut kita menanggung akibat dari tindakan kita. Bagi Weber, politikus yang serius tidak boleh berhenti pada niat baik. Ia harus bertanya: apa dampaknya bagi orang banyak? Politik, kata Weber, adalah kerja keras dan lambat menembus papan yang keras, dan itu hanya mungkin bagi mereka yang mau terlibat.
Machiavelli menambahkan sisi yang lebih dingin. Dalam Il Principe, ia menunjukkan bahwa orang yang hanya berpegang pada bagaimana dunia seharusnya tanpa memahami bagaimana dunia sebenarnya bekerja justru akan kehilangan kemampuan untuk berbuat baik. Idealisme tanpa kekuatan nyata cenderung berakhir sebagai pernyataan sikap yang indah dan tidak berdampak. Jika orang-orang yang peduli menolak masuk, kekuasaan tidak menjadi kosong. Ia diisi pihak lain.
Dua argumen di atas tampak bertentangan, tetapi sebenarnya menjelaskan hal yang sama dari dua sisi. Michels dan Gramsci menunjukkan bahwa sistem punya kecenderungan kuat untuk menyerap siapapun yang masuk. Weber dan Machiavelli menunjukkan bahwa menolak terlibat berarti menyerahkan ruang kekuasaan kepada pihak lain. Jika keduanya benar, maka persoalannya bergeser menuju hal yang lebih menentukan, yaitu kondisi apa yang membuat seseorang mampu mempertahankan arah perubahannya setelah berada di dalam. Setidaknya ada empat kondisi.
Pertama, memiliki basis dukungan di luar sistem. Michels menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang seluruh dukungannya berasal dari dalam sistem akan sepenuhnya bergantung pada elite di dalam. Gramsci menawarkan jalan keluarnya lewat gagasan kontra-hegemoni: perubahan yang bertahan lahir dari kelompok masyarakat yang punya nilai, organisasi, dan kepentingan sendiri, bukan dari tokoh yang berdiri sendirian. Basis inilah yang memberi daya tawar, karena elite di dalam sistem tidak bisa membeli dukungan yang tidak mereka kendalikan.
Kedua, adanya akuntabilitas yang berasal dari luar tokoh. Orang yang sudah berkuasa mudah meyakinkan dirinya bahwa setiap kompromi ada alasannya. Karena itu, penilaian atas kompromi tidak boleh hanya bertumpu pada hati nurani pribadi. Harus ada pihak yang bisa menagih, entah publik, media, atau organisasi masyarakat. Akuntabilitas semacam ini mengubah kompromi dari urusan pribadi menjadi keputusan yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga pergeseran sikap yang tadinya senyap menjadi terlihat.
Ketiga, menetapkan batas kompromi sebelum terlibat. Weber tidak menolak kompromi, justru etika tanggung jawabnya mengakui bahwa politik mustahil berjalan tanpa kompromi. Namun ia juga menggambarkan seorang politikus yang pada titik tertentu, berkata bahwa ia tidak bisa berbuat lain. Keduanya tidak bertentangan, kompromi yang sehat hanya mungkin jika seseorang tahu persis hal-hal apa yang bisa ditawar demi hasil, dan hal-hal apa yang tidak bisa ditawar sama sekali. Menentukan garis itu sebelum berada di dalam sistem penting. Karena begitu tekanan, godaan, dan relasi pribadi mulai bekerja, garis yang baru dibuat belakangan cenderung bergeser tanpa disadari.
Keempat, bekerja secara kolektif. Seorang idealis di tengah institusi yang timpang mudah diisolasi, dilemahkan, atau dijadikan sekadar hiasan yang melegitimasi sistem. Perubahan yang bertahan jarang dihasilkan oleh hanya satu figur, melainkan jaringan orang yang saling mengawasi, saling menguatkan, dan mampu melanjutkan agenda ketika salah satunya tersingkir. Dengan begitu, perubahan tidak bergantung pada ketahanan moral satu orang saja.
Keempat kondisi ini saling menopang. Basis di luar memberi kekuatan, akuntabilitas menjaga arah, batas kompromi menjaga integritas, dan kerja kolektif menjaga kesinambungan. Jika satu hilang, tiga lainnya akan melemah. Itulah sebabnya keterlibatan dalam sistem tidak pernah cukup hanya dengan niat baik.
Maka, pertanyaan “masuk atau tidak masuk” sebenarnya kurang tepat. Ia hanya menanyakan pintunya, bukan perjalanannya. Yang lebih layak kita tanyakan adalah dengan dasar apa kita masuk dan apa yang kita perjuangkan setelah di dalam. Idealisme yang bertahan bukan idealisme yang steril dari kompromi, melainkan yang tahu kompromi apa yang tidak boleh dilakukan. Sebab pada akhirnya, sistem akan selalu berusaha untuk mengubah kita, dan yang menjawabnya adalah apa yang sudah kita siapkan sebelum sistem mulai mengubah kita.
Penulis adalah Mahasiswi Hubungan Internasional UIN Jakarta
