Channel9.id – Jakarta. Mabes Polri menjadwalkan sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap empat perwira tinggi (pati) yang menjadi tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan para tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, Isir mengatakan persidangan etik baru bisa dilaksanakan.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir kepada wartawan di Gedung Propam Polri, Jakarta, sebagaimana dikutip Channel9.id, Selasa (10/11/2026).
Isir memastikan seluruh terduga pelanggar akan menjalani sidang etik, termasuk mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujarnya.
Meski demikian, Isir tidak merinci jadwal pasti pelaksanaan sidang etik dari masing-masing terduga pelanggar itu.
Sejauh ini, baru mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie sonta yang telah menjalani sidang etik di Mabes Polri. Ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.
Putusan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan saat Ahrie bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menggunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan temuan awal penyidik, para tersangka diduga juga melakukan penyadapan ilegal terhadap para pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
HT
