Channel9.id, Jakarta – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dijadwalkan menggelar rapat internal untuk menyusun surat resmi yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/11/2026) pukul 13.00 WIB. Informasi perkembangan terbaru ini dihimpun berdasarkan keterangan sumber Channel9.id.
Langkah penyusunan dan pengiriman surat kepada Presiden tersebut menjadi tindak lanjut dari agenda kedatangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, jajaran pimpinan MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua MPR, di antaranya Rusdi Kirana dan Edhie Baskoro Yudhoyono, menyambut kedatangan Gibran usai pertemuan antara Wapres dan Presiden Prabowo di Istana.
Kabar pergerakan Wapres dari Istana menuju Senayan sebelumnya dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis pagi. Meski membenarkan adanya agenda pertemuan antara Wapres Gibran dan Pimpinan MPR, Dasco saat itu menyatakan belum mengetahui secara detail mengenai mekanisme maupun tujuan utama pertemuan tersebut.
“Terkonfirmasi pada saat ini, Wapres sedang bertemu dengan Presiden di istana. Dan, ada rencana setelah bertemu dengan Presiden di Istana, Wapres akan menuju Senayan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya sempat mengungkapkan di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bahwa kedatangan Wapres ke MPR pada Kamis sekitar pukul 11.00 WIB adalah untuk menyerahkan surat pengunduran diri.
Rapat Pimpinan MPR dan rencana penyerahan surat kepada Presiden pada pukul 13.00 WIB ini selaras dengan mekanisme ketatanegaraan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sesuai ketentuan konstitusi, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pimpinan MPR menggelar rapat gabungan untuk mengirimkan surat pemberitahuan sekaligus meminta Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta persyaratannya. Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih satu Wakil Presiden definitif.
