Channel9.id – Jakarta. Mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri Ahrie Sonta diduga berperan sebagai pelaksana perintah penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam perkara yang menyeret empat orang tersangka. Ahrie disebut menerima instruksi dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Peran Ahrie tersebut diungkapkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam posisinya sebagai Plt Kabagmon periode 2025–2026, Ahrie diduga menerima perintah penyadapan dari Listyo dan meneruskannya kepada operator.
“Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance (pengawasan),” jelas Suyudi.
Selain meneruskan perintah penyadapan, Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara (voice) dan log. Ia turut disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Suyudi menjelaskan, penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, yakni LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian pelaksanaan penyadapan.
Dalam konstruksi penyidikan, Listyo diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan kepada Ahrie, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp. Listyo juga disebut sebagai pihak yang menerima hasil akhir penyadapan.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” ujar Suyudi.
Sementara itu, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Ahrie kepada Listyo.
Adapun Eko Hadi Santoso, yang pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 2024–2025, diduga menerima perintah dari Slamet yang berasal dari Listyo untuk melakukan penyadapan terhadap target tertentu. Eko juga disebut memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
HT
