Channel9.id-Sumedang. Wamendagri Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat penanggulangan tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar penemuan kasus, pencegahan, dan pengobatan TBC dapat berjalan lebih efektif.
Berdasarkan rilis yang diterima Channel9.id, hal itu disampaikan Wiyagus saat meninjau percepatan penanggulangan TBC di Rumah Sakit (RS) Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Wiyagus menegaskan, kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, setiap kepala daerah harus menjadikan penanganan kesehatan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami di sini dari Kementerian Dalam Negeri sesuai tugasnya, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mungkin kami juga perlu menyampaikan bahwa urusan kesehatan ini urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan berkait dengan pelayanan dasar,” katanya.
Ia juga meminta agar program kesehatan, termasuk penanggulangan TBC, benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga penganggaran. Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan masyarakat yang sehat dan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Kami pun di sini ingin melihat secara langsung bagaimana masalah kesehatan ini benar-benar ada dalam dokumen RPJMD, RKPD, kemudian juga rencana strategis, OPD sampai di APBD,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam mendukung desa siaga TBC. Keterlibatan Kementerian Kesehatan, rumah sakit daerah, kader PKK-Posyandu, hingga TNI-Polri dinilai penting untuk mempercepat penanggulangan penyakit tersebut.
Ia menilai pola kerja bersama tersebut dapat mengadopsi pengalaman penanganan Covid-19. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah memastikan kontak erat pasien TBC mendapatkan pemahaman dan menjalani Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) sesuai ketentuan.
Wiyagus mencontohkan praktik di salah satu kabupaten yang melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhabinkamtibmas untuk mendatangi kontak erat pasien TBC. Mereka memberikan edukasi agar masyarakat bersedia menjalani terapi pencegahan.
“Ada satu kabupaten yang kita kunjungi. Pembagian tugasnya itu antara Babinsa dengan Bhabinkamtibmas untuk datang ke masing-masing kontak erat, memberikan pemahaman agar mau minum [obat untuk] TPT. Ternyata efektif, hasilnya luar biasa,” tambahnya.
Menurut Wiyagus, pola kolaborasi tersebut juga dapat mendorong inovasi penanganan TBC di Sumedang, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia berharap kabupaten tersebut dapat kembali menjadi wilayah bebas TBC.
Untuk memastikan program berjalan, Kemendagri akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten, kecamatan, dan desa. Kader TBC, Posyandu, serta unsur masyarakat di tingkat RT dan RW juga perlu dilibatkan.
“Kami juga sama, dari Kemendagri akan melakukan pengawasan ke tingkat provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat. Tingkat provinsi juga melakukan pembinaan dan pengawasan ke tingkat kabupaten. Kabupaten intervensi ke kecamatan, kecamatan ke desa RT, RW, Posyandu, semua dilibatkan termasuk kader TB,” tuturnya.
Wiyagus turut mengapresiasi peran kader TBC yang mayoritas merupakan perempuan. Menurutnya, kontribusi mereka menjadi bagian penting dalam mendukung penanggulangan TBC di tengah masyarakat.
Baca juga: Tekan Penularan TBC di Pesantren, Wamendagri Minta Pemda Kunci Anggaran
