Oleh: Rudi Andries*
Channel9.id-Jakarta. Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun kemandirian pangan dan energi sekaligus memperkuat posisinya sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air merupakan langkah strategis dalam membangun kedaulatan ekonomi nasional.
Namun, ada satu dimensi penting yang patut menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan agenda besar tersebut: bagaimana memastikan bahwa pembangunan kawasan pangan dan energi berjalan seiring dengan pemulihan ekosistem hutan dan lahan gambut.
Keduanya sesungguhnya bukan agenda yang saling bertentangan. Justru dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menjadikan pemulihan lingkungan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan jangka panjang.
Di sinilah peluang untuk membangun model pembangunan yang tidak hanya produktif, tetapi juga regeneratif.
Memanfaatkan lahan terdegradasi dengan pendekatan ekologis
Dalam rencana pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air, pemerintah telah mengidentifikasi potensi sekitar 9,7 juta hektare lahan terdegradasi yang sedang dievaluasi untuk berbagai kepentingan pembangunan.
Langkah ini tentu membutuhkan pemetaan dan perencanaan yang cermat. Sebab, lahan terdegradasi di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam. Ada lahan mineral yang mengalami penurunan produktivitas, lahan bekas pembukaan hutan, lahan bekas kebakaran, serta ekosistem gambut dengan karakteristik hidrologis dan ekologis yang sangat khusus.
Karena itu, pendekatan pemanfaatannya tidak bisa diseragamkan.
Lahan mineral terdegradasi yang secara ekologis dan hukum memang layak dikembangkan dapat diarahkan untuk pertanian, agroforestri, tanaman industri, maupun tanaman energi sesuai daya dukung lingkungannya.
Sementara itu, lahan bekas kebakaran yang merupakan ekosistem hutan alam perlu diprioritaskan untuk pemulihan vegetasi asli dan fungsi ekologisnya.
Khusus ekosistem gambut, diperlukan pendekatan yang berbeda. Gambut bukan sekadar lahan kosong yang dapat diperlakukan seperti tanah mineral. Ia merupakan ekosistem yang menyimpan cadangan karbon sangat besar, mengatur tata air, serta memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah bencana kebakaran.
Dengan demikian, keberhasilan program pemanfaatan lahan terdegradasi akan sangat ditentukan oleh ketepatan pemerintah dalam mengidentifikasi karakteristik masing-masing kawasan.
Gambut: Aset ekologis sekaligus peluang ekonomi masa depan
Indonesia memiliki salah satu kawasan gambut tropis terbesar di dunia. Kekayaan ini bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga modal strategis pembangunan nasional.
Gambut yang tetap basah mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, menjaga keseimbangan hidrologis, serta mendukung kehidupan berbagai spesies flora dan fauna.
Sebaliknya, pengeringan gambut melalui pembangunan kanal dan sistem drainase untuk perkebunan dapat menyebabkan oksidasi, subsidensi atau penurunan permukaan tanah, pelepasan emisi karbon, serta meningkatkan risiko kebakaran berulang.
Karena itu, dalam merancang kawasan pangan dan energi nasional, perlu ada perhatian khusus agar ekosistem gambut, terutama gambut dalam, kubah gambut, dan kawasan dengan fungsi lindung, tetap terjaga.
Pengembangan perkebunan sawit, singkong, jagung, padi, maupun tebu yang membutuhkan pengelolaan lahan dan drainase intensif tidak seharusnya menjadi pendekatan untuk memulihkan ekosistem gambut bekas kebakaran.
Prinsipnya sederhana: gambut harus tetap basah, fungsi hidrologisnya dipulihkan, dan vegetasi yang sesuai dengan ekosistem aslinya dikembangkan kembali.
Pendekatan ini bukan berarti mengurangi ambisi swasembada pangan dan energi. Sebaliknya, Indonesia perlu menemukan model produksi yang sesuai dengan karakteristik alamnya sendiri.
Paludikultur: Peluang baru ekonomi pangan dan energi
Salah satu pendekatan yang layak mendapat perhatian lebih besar adalah paludiculture atau paludikultur.
Paludikultur merupakan sistem budidaya tanaman produktif di lahan basah, termasuk gambut, yang mempertahankan kondisi hidrologisnya tetap basah. Dengan pendekatan ini, kegiatan ekonomi dapat dikembangkan tanpa harus mengeringkan gambut dan mengorbankan fungsi ekologisnya.
Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman energi yang berpotensi dikembangkan melalui pendekatan tersebut.
Pertama, Sagu. Selain merupakan sumber pangan lokal yang strategis, sagu memiliki potensi besar sebagai bahan baku industri pati, pangan olahan, dan berbagai produk turunan bernilai tambah. Pengembangannya dapat memperkuat diversifikasi pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu.
Kedua, Enau atau Aren. Tanaman ini memiliki potensi ekonomi melalui produksi nira, gula aren, dan berbagai produk turunannya. Dengan pemilihan lokasi dan kesesuaian ekologis yang tepat, aren dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan lahan basah.
Ketiga, Jelutung Rawa. Sebagai salah satu tanaman asli ekosistem rawa gambut, jelutung memiliki potensi menghasilkan getah bernilai ekonomi sekaligus mendukung pemulihan vegetasi alami.
Keempat, Purun dan Rotan. Kedua jenis tanaman ini memiliki peluang pengembangan industri kerajinan, produk rumah tangga, dan berbagai produk ekonomi kreatif berbasis masyarakat.
Pilihan tanaman tentu perlu disesuaikan dengan kedalaman gambut, kondisi hidrologis, vegetasi asli, dan karakteristik masing-masing lokasi. Tidak semua jenis tanaman cocok untuk semua kawasan gambut.
Melalui pendekatan ini, ekosistem gambut tidak lagi dipandang sebagai lahan yang kurang produktif, melainkan sebagai basis ekonomi lokal yang memiliki keunggulan tersendiri.
Bahkan, apabila dikembangkan dengan dukungan riset, teknologi pengolahan, akses pasar, dan investasi industri hilir, paludikultur berpotensi menciptakan rantai nilai ekonomi baru yang menghubungkan petani, koperasi, industri pengolahan, dan pasar nasional maupun internasional.
Inilah peluang untuk menjadikan konservasi dan produktivitas berjalan bersama.
Membedakan pemulihan hutan dan pengembangan tanaman energi
Hal penting lainnya adalah memastikan bahwa program rehabilitasi hutan tidak disamakan dengan pembangunan perkebunan tanaman energi.
Hutan alam memiliki fungsi ekologis yang tidak dapat digantikan oleh perkebunan monokultur. Selain menyimpan karbon, hutan alam menjaga keanekaragaman hayati, mengatur siklus air, melindungi tanah, dan menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Karena itu, lahan bekas kebakaran yang sebelumnya merupakan hutan alam perlu diarahkan pada pemulihan vegetasi aslinya, baik melalui regenerasi alami maupun regenerasi alami berbantuan (assisted natural regeneration).
Sementara itu, pengembangan tanaman energi dapat diarahkan pada lahan mineral terdegradasi yang telah melalui kajian kesesuaian lahan dan lingkungan.
Pembedaan ini penting agar agenda transisi energi tidak menimbulkan tekanan baru terhadap ekosistem hutan dan gambut.
Energi terbarukan memang merupakan kebutuhan masa depan. Namun, keberlanjutan energi juga harus memperhitungkan sumber bahan bakunya, perubahan penggunaan lahan, jejak karbon, dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati.
Dengan demikian, keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi energi terbarukan, tetapi juga oleh kualitas ekologis seluruh rantai pasoknya.
Mengintegrasikan pemulihan ekosistem dengan kesejahteraan masyarakat
Pembangunan kawasan pangan dan energi juga perlu memberikan ruang yang besar bagi masyarakat lokal.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut dan hutan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta hubungan historis dengan ekosistem tersebut. Mereka seharusnya menjadi pelaku utama dalam pemulihan dan pengembangan ekonomi kawasan, bukan sekadar penerima dampak pembangunan.
Pengembangan paludikultur, misalnya, dapat diintegrasikan dengan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri pengolahan pangan, industri gula aren, pengolahan pati sagu, serta pengembangan produk berbasis hasil hutan bukan kayu.
Pemerintah dapat memperkuatnya melalui pembiayaan, pendampingan teknologi, kemitraan industri, sertifikasi produk, dan akses pasar.
Di sisi lain, pemulihan ekosistem gambut juga dapat memberikan manfaat iklim melalui pengurangan emisi dari gambut kering dan pencegahan kebakaran. Apabila didukung sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kredibel, manfaat tersebut berpotensi dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi karbon nasional.
Dengan kata lain, masyarakat tidak hanya memperoleh pendapatan dari hasil tanaman, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekonomi pemulihan ekosistem.
RESTORE BEFORE INVEST, KEEP PEAT WET
Untuk memperkuat agenda pembangunan nasional, ada dua prinsip yang layak dipertimbangkan sebagai pedoman pengembangan kawasan bekas kebakaran.
Restore Before Invest — Pulihkan Sebelum Menginvestasikan.
Artinya, setiap rencana investasi perlu didahului dengan identifikasi kondisi ekologis, status penguasaan lahan, penyebab kebakaran, dan kebutuhan pemulihan. Untuk kawasan yang sebelumnya merupakan hutan alam, prioritasnya adalah pemulihan vegetasi dan fungsi ekosistem.
Keep Peat Wet — Jaga Gambut Tetap Basah.
Khusus untuk ekosistem gambut, pemulihan harus dimulai dengan pembasahan kembali (rewetting), perbaikan tata air, perlindungan kubah gambut, dan pengembangan paludikultur. Pendekatan ini penting untuk mencegah kebakaran berulang sekaligus membuka peluang ekonomi yang sesuai dengan karakteristik gambut.
Pemerintah juga dapat memperkuat kebijakan ini melalui peta spasial yang transparan, audit ekologis, kajian kesesuaian lahan, serta pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan.
Dengan cara demikian, pengembangan PSN pangan dan energi dapat berjalan dengan kepastian ekologis dan sosial yang lebih baik, sekaligus mengurangi risiko investasi di masa depan.
Menuju Regenerative Welfare State
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi, luas kawasan produksi, atau peningkatan kapasitas energi nasional.
Pembangunan juga harus dinilai dari kemampuannya memulihkan sumber daya alam, memperkuat ketahanan masyarakat, menciptakan kesempatan ekonomi, dan mewariskan lingkungan yang lebih baik kepada generasi berikutnya.
Dalam perspektif Pasal 33 UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Keduanya memberikan landasan bagi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan alam menjadi fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.
Di sinilah relevansi gagasan Regenerative Welfare State: sebuah pendekatan pembangunan yang menghubungkan kedaulatan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, pemulihan lingkungan, dan kesejahteraan sosial dalam satu kesatuan kebijakan.
Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara dengan kekayaan gambut tropis yang besar tidak harus memilih antara konservasi dan pembangunan ekonomi. Keduanya dapat berjalan bersama melalui inovasi kebijakan, teknologi, investasi yang tepat, dan pemberdayaan masyarakat.
Agenda besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian pangan dan energi akan semakin kuat apabila sekaligus menjadi momentum pemulihan hutan dan gambut Indonesia.
Kita dapat membangun ketahanan pangan tanpa mengeringkan gambut. Kita dapat mengembangkan energi terbarukan tanpa mengorbankan hutan alam. Dan kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan memulihkan, bukan menghabiskan, modal ekologis bangsa.
Inilah kesempatan Indonesia untuk membangun ekonomi regeneratif: kemakmuran hari ini yang tidak mengurangi kesejahteraan generasi esok.
*Wakil Ketua Umum DNIKS, dan Anggota Pengawas Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII)
Baca juga: ABII Dorong Industri Pulp dan Kertas Manfaatkan Biochar
