Channel9.id, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) didesak untuk bersikap transparan dan segera menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang melibatkan Yayasan Muslim BSD – Al Azhar BSD.
Kasus ini mencuat setelah perwakilan guru bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat dan utusan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan menyambangi kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Langkah jemput bola ini dilakukan menyusul protes atas penutupan laporan pada kanal pengaduan resmi “Lapor Menaker” oleh pengawas ketenagakerjaan daerah. Laporan yang diajukan oleh seorang guru berinisial SPU (36) tersebut sebelumnya dinyatakan “selesai” dengan alasan bahwa sengketa status hubungan kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta pengakhiran hubungan kerja merupakan ranah Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Kronologi Pemecatan dan Awal Mula Sengketa
Persoalan ini bermula ketika SPU menghadapi polemik status kepegawaian dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak di Yayasan Muslim BSD – Al Azhar BSD. Akibat pengakhiran hubungan kerja tersebut, SPU kehilangan jam mengajar, terputusnya upah, jaminan sosial, hingga tunjangan profesi guru dari pemerintah selama lima bulan terakhir.
Merasa hak-haknya diabaikan, SPU kemudian mengadukan nasibnya melalui kanal resmi “Lapor Menaker” sejak 21 Agustus 2026. Namun, hingga laporan kedua diajukan dan dinyatakan selesai pada September 2026 lalu, SPU mengaku tidak pernah menerima penjelasan mengenai proses maupun hasil pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan daerah, sebelum akhirnya bersurat kepada Penasihat Khusus Presiden.
Menanggapi penutupan laporan tersebut, Advokat LBH Pijar Harapan Rakyat, Fairuz Lazuardi, menegaskan bahwa pengawasan norma ketenagakerjaan merupakan ranah pro-justitia yang berdiri sendiri dan terpisah dari proses PPHI.
Menurutnya, tindakan menutup laporan tanpa penjelasan yang transparan dan memadai justru mencederai mandat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 jo. Permenaker Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, serta melanggar prinsip keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.
“Secara administratif saja kita sudah dapat melihat jelas adanya pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan mengenai ketenagakerjaan,” ujar Fairuz kepada Channel9.id.
Ia membeberkan, dalam kasus guru SPU, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran formil, mulai dari penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, penerapan masa percobaan (probation), ketiadaan dokumen PKWT, hingga dugaan praktik backdating dan antidating pada penandatanganan kontrak.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, sebelumnya telah memberikan instruksi tegas agar Kementerian Ketenagakerjaan bersama tim pengawas pusat turun tangan memeriksa kasus ini secara objektif, menyeluruh, dan transparan.
Said Iqbal, yang dilantik di Istana Negara pada Juni lalu, menegaskan bahwa negara harus memberikan kepastian hukum bagi tenaga pendidik yang menjadi pilar pencerdasan bangsa. Ia bahkan memberikan tenggat waktu agar pengawas segera menerbitkan nota pemeriksaan apabila terbukti ada pelanggaran.
“Jangan sampai mereka mendidik anak-anak tentang keadilan, tetapi bekerja tanpa kepastian hukum. Saya akan mengawal proses ini hingga para guru memperoleh kepastian, perlindungan, dan keadilan yang semestinya,” tegas Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya.
Dalam pertemuan audiensi di kantor Kemnaker tersebut, pihak Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binariksa) menyatakan meminta waktu tambahan untuk melanjutkan proses pemeriksaan serta berencana memanggil pihak guru untuk agenda klarifikasi dalam waktu dekat.
Kalangan praktisi hukum berharap Nota Pemeriksaan sebagai instrumen administratif penegakan kepatuhan (compliance) dapat ditegakkan secara optimal tanpa hambatan birokratis, guna menjamin kepastian hukum bagi para pekerja di sektor pendidikan.
