Oleh: Adlin Panjaitan
Channel9.id – Jakarta. Di tengah dinamika politik nasional sekarang ini, nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kerap menjadi sorotan. Sejumlah pengamat dan rekan sejawat di parlemen menyebut kiprahnya dalam mengelola lobi serta meredam ketegangan politik sebagai bentuk kepiawaian seorang “maestro politik”, meski di sisi lain pendekatan tersebut juga memicu diskursus mengenai transparansi dan dinamika demokrasi.
Sebutan ini mencuat seiring peran sentral Sufmi Dasco sebagai jembatan komunikasi antara legislatif, eksekutif, hingga berbagai elemen masyarakat sipil.
Kekuatan utama Sufmi Dasco terletak pada gaya komunikasi politiknya yang luwes dan tidak konfrontatif. Alih-alih tampil dengan retorika yang meledak-ledak, Dasco lebih sering bergerak di balik layar untuk membangun konsensus dan mencari titik temu di antara kepentingan partai-partai yang berseberangan.
Kemampuan Sufmi Dasco membaca situasi dan merespons krisis dengan langkah taktis membuat banyak kebuntuan politik bisa terurai.
Peran Sufmi Dasco dalam memfasilitasi dialog saat terjadi gelombang unjuk rasa maupun dalam proses pembentukan koalisi pemerintahan sering dijadikan rujukan atas efektivitas pendekatan lobi senyap yang ia terapkan.
Namun, gaya politik yang berpusat pada lobi-lobi elite dan negosiasi tertutup semacam ini juga tidak lepas dari catatan kritis. Sejumlah akademisi dan pegiat demokrasi mengingatkan bahwa praktik politik akomodatif yang terlalu dominan berpotensi mengaburkan fungsi pengawasan (checks and balances) di parlemen.
Menurut pandangan kelompok kritis ini, kompromi yang tercapai di ruang-ruang negosiasi elite terkadang dinilai kurang mencerminkan aspirasi publik secara menyeluruh, sehingga transparansi dalam setiap pengambilan keputusan tetap menjadi tuntutan utama.
Menanggapi berbagai julukan yang disematkan kepadanya, Sufmi Dasco dalam beberapa kesempatan cenderung bersikap merendah dan menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambilnya semata-mata merupakan bagian dari tugas konstitusional serta arahan partai untuk menjaga stabilitas nasional.
Penulis adalah Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya
