Hot Topic

MPR Jelaskan Alasan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Diundur Jadi 9 Desember

Channel9.id – Jakarta. Sidang paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden (Wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Penundaan tersebut merupakan usulan Presiden Prabowo Subianto melalui surat balasan atas hasil rapat gabungan MPR yang digelar pada 13 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, usulan perubahan jadwal tersebut disampaikan Prabowo lantaran padatnya agenda kenegaraan serta kebutuhan waktu untuk mempersiapkan proses pemilihan.

“Rapat gabungan ini diselenggarakan setelah tadi pagi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR. Surat tersebut adalah surat menanggapi surat yang dikirimkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Muzani kepada awak media dan Channel9.id di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2026).

Muzani menjelaskan, Prabowo membutuhkan waktu untuk mempersiapkan nama calon wapres, termasuk membahasnya bersama partai-partai koalisi. Kondisi tersebut membuat proses persiapan pemilihan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

“Akan tetapi, jadwal kegiatan presiden yang padat, kenegaraan jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan, dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu,” ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, Prabowo mengusulkan agar sidang paripurna pemilihan wapres digelar pada 9 Desember 2026. Usulan itu kemudian disepakati dalam rapat gabungan MPR yang dihadiri pimpinan MPR, ketua fraksi MPR, dan Kelompok DPD.

Selain menetapkan jadwal sidang, rapat gabungan juga membentuk panitia ad hoc yang akan mempersiapkan proses pemilihan. Panitia tersebut diketuai Bambang Wuryanto, didampingi dua wakil ketua, serta beranggotakan 36 orang dari perwakilan fraksi dan Kelompok DPD.

Sementara itu, tim verifikasi akan dikoordinasikan Lestari Moerdijat dengan Habiburokhman sebagai ketua tim dan sekretaris dari PDI Perjuangan.

Muzani mengatakan, pemilihan wapres oleh MPR merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah berlangsung sejak era reformasi. Karena itu, MPR membutuhkan persiapan dan penyesuaian sebelum proses pemilihan dilaksanakan.

“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” katanya.

Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wapres kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah polemik surat penyetaraan pendidikan SMA miliknya yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Polemik itu juga memicu langkah politik di DPR melalui usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Usulan tersebut disebut telah didukung 120 anggota DPR dari total sekitar 580 anggota.

HT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

59  +    =  69