Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Regulasi baru ini dinilai penting untuk memperbarui sistem administrasi kependudukan sekaligus memperkuat pelayanan publik dan pelindungan data pribadi.
Dalam Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026), Tito mengatakan pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, integrasi data lintas sektor, mobilitas penduduk, serta kebutuhan pelindungan data pribadi.
“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Tito, dalam rilis yang diterima Channel9.id.
Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Dengan sistem tersebut, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali menjalani proses identifikasi dengan nomor berbeda.
Namun, Tito menegaskan integrasi data tidak berarti seluruh data sektoral harus disatukan dalam satu basis data. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.
“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” jelasnya.
Pemerintah juga mengusulkan agar akses data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi. Lembaga pengguna wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta dilarang menyimpan data yang telah diakses atau memperjualbelikannya kepada pihak lain.
Selain itu, pemerintah mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan adminduk. IKD tidak hanya dipandang sebagai aplikasi pada perangkat elektronik, melainkan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya.
Tito juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Di sisi lain, digitalisasi pelayanan harus tetap memperhatikan masyarakat yang belum memiliki perangkat elektronik, akses jaringan, maupun kemampuan digital. Mereka tetap harus mendapatkan pelayanan melalui mekanisme yang tersedia.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pelayanan adminduk dalam situasi darurat dan bencana. Tito mencontohkan pengalaman penanganan bencana di Sumatera dan Flores, ketika banyak dokumen kependudukan warga hilang atau hanyut terbawa banjir.
“Semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Melalui pembaruan regulasi ini, pemerintah berharap penyelenggaraan administrasi kependudukan semakin terintegrasi, aman, dan mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Baca juga: Mendagri Minta Layanan Adminduk Daerah Terdampak Bencana Dipulihkan Tanpa Pungutan




