Politik

Komisi III DPR Dorong Izin Pengadilan untuk Cegah Penyalahgunaan Penyadapan

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mendorong agar penyadapan oleh aparat penegak hukum diatur melalui mekanisme izin pengadilan. Ia menilai pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus melindungi privasi masyarakat yang tidak terkait dengan tindak pidana.

Hal itu disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan, Senin (16/11/2026). Menurut Bimantoro, perlu ada mekanisme untuk memastikan data komunikasi tersebut tidak disalahgunakan.

“Bagaimana mitigasi perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait tindak pidana, tetapi komunikasinya ikut terekam? Ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai data dan komunikasi pribadi masyarakat justru disalahgunakan atau bahkan diperjualbelikan,” kata Bimantoro, sebagaimana dilihat Channel9.id dalam tayangan di kanal Youtube TV Parlemen, Selasa (17/11/2026).

Ia mengingatkan bahwa hak atas privasi dan komunikasi telah dijamin dalam UUD 1945. Ketentuan tersebut antara lain tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri pribadi dan rasa aman, Pasal 28F tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta Pasal 28J ayat (2) mengenai pembatasan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang.

Selain perlindungan data pribadi, Bimantoro meminta agar RUU Penyadapan mengatur secara jelas perbedaan kewenangan penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan dengan penyadapan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Ia juga mempertanyakan mekanisme penyadapan apabila beberapa lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK, menangani objek perkara yang sama. Menurutnya, ketentuan tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan penggunaan data di luar kepentingan hukum.

“Kalau satu objek perkara yang sama disadap oleh beberapa aparat penegak hukum, bagaimana mekanismenya? Apakah semuanya bisa melakukan penyadapan secara bersamaan? Ini harus dirumuskan agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan data,” jelasnya.

Bimantoro menyatakan mendukung penerapan mekanisme izin pengadilan dalam penyadapan agar penggunaan kewenangan tersebut memiliki kontrol dan pertanggungjawaban yang jelas.

Ia menilai pengaturan yang transparan dan akuntabel juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, kewenangan penyadapan untuk kepentingan keamanan tidak boleh mengabaikan hak-hak warga negara.

“Kita tentu mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Namun, kepercayaan publik harus dijaga. Jangan sampai kewenangan yang dimiliki justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Semangat Polri bersama masyarakat harus benar-benar diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak warga negara,” pungkasnya.

HT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

25  +    =  28