Mendagri Minta Pemda Dukung Digitalisasi Bansos agar Tepat Sasaran
Nasional

Mendagri Minta Pemda Dukung Digitalisasi Bansos agar Tepat Sasaran

Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini diperlukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Dalam rilis yang diterima Channel9.id, hal ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Tito, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

Tito menilai, ketepatan penyaluran bansos masih perlu diperbaiki. Sebab, masih ditemukan masyarakat yang secara ekonomi relatif mampu menerima bantuan, sementara warga yang lebih membutuhkan justru belum terdata sebagai penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasikan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Integrasi data tersebut memungkinkan identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan lebih cepat dengan memanfaatkan data biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” ujarnya.

Tito menegaskan, percepatan program ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga membantu Pemda menjalankan tugas menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, bansos merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Karena itu, dukungan daerah dalam mempercepat registrasi layanan digital Perlinsos diperlukan agar proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan semakin akurat.

Baca juga:  Jelang Nataru, Tito Tekankan Pentingnya Penyaluran Bansos dan Operasi Pasar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5  +  3  =